TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) membantah sedang dalam kondisi bangkrut atau pailit. Menurut Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia, Benny Otoyo, isu kebangkrutan yang saat ini berkembang di sejumlah pemberitaan merupakan pendiskreditan tanpa data.
Salah satu indikator yang ditunjukkan Benny untuk menepis isu ini adalah pendapatan perusahaan yang bersumber dari fee penerimaan setoran pajak hingga jasa kurir surat dinas. “Rata-rata mencapai Rp 800-an miliar per tahun,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.
Selain itu, ada 10 indikator lainnya yaitu rating korporat A-, rating MTN A-, semua utang lancar, hak karyawan tidak tertunda, semua aset dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan.
Tak hanya itu, Benny menjelaskan saat ini masih tersedia Layanan Pos Universal 6 hari per minggu, turn over jasa keuangan Rp 20-an triliun per bulan, tidak ada PHK karena restrukturisasi, serta BPJS Kesehatan dan iuran pensiun dibayarkan lancar tanpa tunggakan.
Kabar soal kebangkrutan PT Pos Indonesia ini semula tersebar lewat beberapa pemberitaan yang mengutip pernyataan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka. Rieke disebut meminta pemerintah memberi perhatian pada perusahaan pelat merah itu yang sedang mengalami krisis. Tempo mencoba mengkonfirmasi ulang kepada Rieke namun belum ada jawaban.
Selain isu kebangkrutan, Benny juga menepis kabar soal PT Pos Indonesia yang meminjam uang ke bank untuk menggaji para karyawannya. Menurut Benny, tidak ada sama sekali bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan membayar gaji karyawan. Fakta yang ada, Pos Indonesia meminjam uang ke bank sebagai modal operasi sehari-hari.
Benny mengakui perusahannya tengah berjuang menghadapi disrupsi teknologi. Namun, Ia menilai hal ini sebagai sesuatu yang wajar. Untuk mejawabnya, PT Pos Indonesia melakukan transformasi bisnis meliput semua aspek: bisnis, SDM, penguatan anak usaha, dan pengembangan produk baru.
