Pemindahan Ibu Kota ke Kalteng, Gubernur: Tepat dan Ideal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Kiri-kanan duduk) Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor berdiskusi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendiskusikan soal pemindahan ibu kota di Kantor Staf Presiden, Jakarta. Senin, 6 Mei 2019. Tempo/Caesar Akbar

    (Kiri-kanan duduk) Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor berdiskusi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendiskusikan soal pemindahan ibu kota di Kantor Staf Presiden, Jakarta. Senin, 6 Mei 2019. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Palangkaraya - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebut, jika pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia benar-benar ditetapkan ke Kalteng, maka hal itu merupakan keputusan yang paling tepat dan ideal untuk mewujudkan pembangunan sesuai visi Indonesiasentris.

    "Kalteng merupakan daerah yang paling ideal serta memiliki luasan lahan yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota yang baru," katanya saat dihubungi dari Palangka Raya, Senin, 22 Juli 2019.

    Pembangunan Indonesia Sentris adalah konsep pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan di pulau Jawa, tapi diperuntukkan ke seluruh wilayah Indonesia secara merata tanpa adanya ketimpangan.

    Pembangunan Indonesia Sentris merupakan keinginan yang dimiliki Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh daerah dan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.

    Selama ini pembangunan di Kalteng belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, sementara luasan wilayahnya merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia.

    Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat yang diantaranya disesuaikan jumlah penduduk, tentu menjadi sangat terbatas jika dibandingkan luasan wilayah milik Kalteng. Akibatnya banyak kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang harus mengantre karena menyesuaikan anggaran.

    "Jika ibu kota dipindah ke Kalteng, maka ragam kendala itu bisa segera diatasi, sebab peningkatan pembangunan akan langsung dilakukan. Selain itu penataan pembangunan ke wilayah lainnya pun, diyakini bisa dilaksanakan lebih baik lagi," jelasnya.

    Sebelumnya Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata menyebut, ada tiga kandidat terakhir lokasi ibu kota yang baru dan semuanya di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalsel dan Kaltim.

    Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, pemindahan ibu kota harus dilakukan ke luar pulau Jawa, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata. Jika bisa direalisasikan, maka pembangunan Indonesia Sentris semakin berpeluang untuk direalisasikan dan tidak akan ada lagi Jawa Sentris.

    "Dimana pun nantinya di tiga provinsi ini sebagai ibu kota yang baru, pasti akan menerima dampak pembangunan yang sangat signifikan. Tidak hanya daerah terpilih, namun juga wilayah yang ada di sekitarnya," jelasnya.

    Pertumbuhan ekonomi akan mulai merata dan tidak hanya didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa mencapai sekitar 5,7 persen dan penduduknya pun, jauh lebih padat jika dibandingkan dengan daerah lain di luar Jawa.

    Alasan lainnya ibu kota harus segera dipindahkan, karena kondisi Jakarta saat ini sudah tidak ideal. Yakni rawan banjir, permukaan tanah terus mengalami penurunan, kemacetan tinggi hingga kualitas air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian menurun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.