Kemenhub Kaji Jalan Baru untuk Angkutan Logistik Kawasan Industri

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Berharap Asa dari Pelabuhan Patimban

    Berharap Asa dari Pelabuhan Patimban

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan serius mengkaji pembuatan jalan baru khusus angkutan logistik, terutama di kawasan industri seperti Cikampek menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan atau Pelabuhan Patimban, Subang.

    Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menuturkan pihaknya menginginkan pembuatan jalan khusus bagi angkutan logistik guna memudahkan aktivitas pergerakan barang sehingga biaya dan waktu menjadi lebih efisien.

    "Kalau saya membuat jalan khusus untuk logistik, bisa saja membuat ada jalan baru, yang tidak dilalui lagi oleh kendaraan pribadi, terutama yang ke pelabuhan," katanya kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.

    Dia mencontohkan jalur kawasan industri yang membutuhkan akses khusus seperti dari Cikampek menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, melalui tol bisa dibuatkan jalan dari kawasan industri ke Patimban khusus untuk logistik.

    Dia menginginkan adanya penambahan jalan khusus tersebut guna memudahkan arus barang dan meningkatkan efisiensi logistik.

    "Saya inginnya begitu, sehingga logistik kita tidak terganggu, tinggal pilihan, pilihan kita untuk logistik atau untuk kendaraan pribadi," tuturnya.

    Dia menuturkan yang sulit memang pilihan pemerintah untuk memprioritaskan kendaraan pribadi atau angkutan logistik. Ini menjadi bentuk trade off yang harus diambil.

    Dia menerangkan kemungkinan akan mulai dikaji pembuatan jalan khusus angkutan logistik untuk rute tertentu. "Sementara yakni ketika ganjil genap dan ada pembatasan kendaraan barang pelat kuning, misalkan, ada kendaraan ekspor impor itu diperbolehkan [melintas], harus pilihan prioritasnya itu," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.