TEMPO.CO, Palangka Raya - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ingin memastikan pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
"Kami ingin memastikan bagaimana pembangunan ibu kota negara baru ini sebagai identitas bangsa yang diupayakan dengan pembiayaan sendiri," ujar Deputi Bidang Pengembangan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat, 19 Juli 2019.
Rudy menyatakan, ibu kota negara yang baru ini harus memenuhi identitas bangsa, dan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Namun begitu, utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
Selain itu pemerintah juga berupaya untuk tidak membebani APBN terlalu besar untuk skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara tersebut.
Lebih jauh, Bappenas ingin mengupayakan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara itu sebagian besarnya melalui kerja sama skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), berkolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta.
Dalam paparannya di dialog nasional pemindahan ibu kota negara, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp 466 triliun.
Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp 265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp 127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.
Sebelumnya Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan segera mengumumkan lokasi ibu kota baru yang kini telah mengerucut pada beberapa nama. Sejumlah nama lokasi yang beredar untuk jadi ibu kota negara yakni Bukit Soeharto Kalimatan Timur, Gunung Mas di Kalimantan Tengah, dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah.
Rudy menyebutkan saat ini pemerintah terus melakukan kajian-kajian perihal penentuan lokasi ibu kota. Ujung tombak penentuan tetap menunggu keputusan presiden Jokowi.
ANTARA
