Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

Reporter

Editor

Rahma Tri

Warga beraktivitas di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. BPS DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di DKI mencapai 372.000 orang. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah Indonesia telah memberikan lebih dari 4.500 bantuan hukum untuk warga miskin dan rentan miskin. Pernyataan ini disampaikan Bambang di depan para delegasi internasional, dalam acara Building Momentum on the Grand Challenge on Inequality and Exclusion di New York, Amerika Serikat, Rabu, 17 Juli 2019.

Pemberian bantuan hukum ini merupakan satu dari tiga komponen pembangunan inklusif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dipetakan oleh pemerintah. “Akses keadilan bagi semua orang, diukur dengan bantuan hukum untuk orang miskin dan akta kelahiran untuk semua anak yang baru lahir,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Menurut Bambang, identitas hukum di Indonesia sebagai tanda pengakuan dan perlindungan dasar manusia semakin membaik. Perbaikan ini didukung oleh meningkatnya pencatatan akta kelahiran resmi untuk populasi anak-anak yang tinggal di dua kuintil terbawah atau kuintil atas.

Komponen kedua adalah masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini tercermin dari pencapaian dalam indikator kekerasan terhadap anak, lingkungan yang aman, HAM, dan implementasi demokrasi. Lalu komponen ketiga adalah lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. “Ini ditentukan oleh pencapaian pencegahan korupsi, laporan akuntabilitas keuangan, dan akses informasi publik,” kata Bambang.

Bambang menyebut pemerintah Indonesia memang masih berjuang melawan praktik korupsi yang merugikan kelompok rentan. Untuk itu, Indonesia mengembangkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku anti korupsi.

Tahun 2017, IPAK Indonesia menunjukkan peningkatan menjadi 3,17, dari semula 3,59 pada 2015. Angka ini kemudian menurun menjadi 3,66 pada 2018. “Skor IPAK yang lebih tinggi menunjukkan nilai intoleransi yang lebih tinggi terhadap praktik korupsi,” ujarnya.

Bagi Bambang, pembangunan inklusif berbasis HAM ini merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan warga miskin dan kaya.  Indonesia, kata dia, mengakui kesetaraan tidak bakal tercapai tanpa pembangunan inklusif ini. Sebagai acuan, pemerintah pun bersandar pada tujuan pembangunan global atau sustainable development goals (SDGs) yang juga dijalankan negara lain di dunia.

 FAJAR PEBRIANTO






Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

1 hari lalu

Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

Peran blended finance ditargetkan meningkat secara signifikan, mengingat negara berkembang masih berkutat dengan berbagai tantangan


DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

1 hari lalu

DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

Setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang


G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

1 hari lalu

G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

Sejumlah fokus pembangunan dibahas di G20 DMM


Bagian dari Sherpa Track, Bapennas Angkat Empat Prioritas di DWG

1 hari lalu

Bagian dari Sherpa Track, Bapennas Angkat Empat Prioritas di DWG

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

4 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

6 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

8 hari lalu

Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

Jokowi menunjuk Bappenas Suharso Monoarfa jadi koordinator pelaksana di Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran SDGs


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

14 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Menkominfo Bertemu dengan Dubes Denmark Bahas Kerja Sama Penanganan Bencana

15 hari lalu

Menkominfo Bertemu dengan Dubes Denmark Bahas Kerja Sama Penanganan Bencana

Menkominfo Johnny G. Plate bertemu dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen.


Kurangi Kemiskinan di Jakarta, SPRI Dorong Pemprov DKI Terapkan Program Keluarga Harapan Lokal

15 hari lalu

Kurangi Kemiskinan di Jakarta, SPRI Dorong Pemprov DKI Terapkan Program Keluarga Harapan Lokal

DPW SPRI DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI melakukan penghematan APBD DKI sebesar 2 persen untuk mengurangi kemiskinan.