Dinilai Salah Saat Melepas Lobster, Susi Pudjiastuti Dikritik

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) bersama Duta Besar Amerika Serikat Joseph R Donovan Jr (kanan), melambaikan tangan saat acara Tutup Sasi Komoditas Lobster, di laut Desa Lonthoir, Pulau Banda Besar, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10). Sasi adalah kearifan lokal di Kepulauan Maluku, yaitu berupa larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati, baik hewani maupun nabati. ANTARA FOTO/Embong Salampessy

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) bersama Duta Besar Amerika Serikat Joseph R Donovan Jr (kanan), melambaikan tangan saat acara Tutup Sasi Komoditas Lobster, di laut Desa Lonthoir, Pulau Banda Besar, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10). Sasi adalah kearifan lokal di Kepulauan Maluku, yaitu berupa larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati, baik hewani maupun nabati. ANTARA FOTO/Embong Salampessy

    TEMPO.CO, Jakarta - Cara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melepasliarkan benur atau benih lobster (BL)  di Bali, Sabtu 13 Juli 2019 dikritik oleh Koordinator Pengembangan Marikultur Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Budhy Fantigo. Menurut Budhy, cara yang dilakukan Susi Pudjiastuti sangat salah karena terlihat tidak melalui proses yang seharusnya.

    "Itu sudah salah fatal, banyak salahnya," kata Budhy kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2019.

    Budhy mengatakan, pelepasan benur harus mempertimbangkan berbagai macam aspek dan dengan proses kehati-hatian. Karena menurutnya, pada fase benur merupakan keadaan paling rawan dan harus benar-benar diperhatikan agar dapat bertahan hidup hingga menjadi lobster dewasa.

    "Harusnya dilepas dengan wadah berisi air yang suhunya sama dengan suhu air laut," ujar Budhy.

    Proses pertama, menurut Budhy adalah menyesuaikan suhu bayi lobster dengan suhu wilayah perairan yang akan digunakan sebagai tempat pelepasan benur. Karena saat benur dalam kantong masih berada pada suhu ke 24 derajat celcius yang membuat metabolisme benur rendah dan cenderung tidak aktif.

    "Situasi ini lah yang akan dikembalikan kepada suhu air normal pada 28 sampai 29 derajat celcius,  ini disesuaikan secara bertahap. Jika tidak dilakukan, benur bisa kena shock suhu, itu pengalaman kita menangani benih dalam hitungan menit bisa mati," kata Budhy.

    Kemudian Budhy mengatakan, pelepasan benur harus disesuaikan dengan kedalaman dan habitatnya. Habitat bayi lobster adalah kawasan laut yang berkarang dengan dasar berpasir pada kedalaman 10 - 20 meter. "Jika terlalu dalam pun bayi lobster tidak bisa bertahan. Sebenernya mereka harus sampai dasar dan bersembunyi di celah-celah karang untuk menghindari predator," ujarnya.

    Selanjutnya untuk waktu pun menurut Budhy juga harus diperhatikan. Waktu yang terbaik adalah ketika hari menjelang petang saat awal matahari tenggelam. Karena jika dilakukan pelepasan saat pagi atau sore sangat berbahaya bagi benur karena akan dijadikan santapan  anak ikan. "Itu kan waktunya anak-anak ikan naik ke atas permukaan cari makan. Jadi saat BL melayang bisa diserbu anak ikan dijadikan makanan," ujar dia.

    Budhy juga menyangsikan bahwa proses pelepasan bayi lobster yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti saat kapal sedang berlayar, "Dari mana dia tau kedalamannya? Lalu dari mana dia tau habitat saat pelepasan berkarang dan berpasir? Jamnya tidak tepat? Lalu aklimatisasinya tidak ada? Artinya kerjaanya jadi sia-sia," ungkap dia.

    Menurut Budhy, jika Susi Pudjiastuti melepasliarkan benur, kemungkinan yang survive hanya 0,01 persen. Karena itu ia menilai benih lobster lebih baik dibesarkan di tempat budidaya yang sudah terjamin karena semuanya bisa dipantau, mulai dari terkendalinya lingkungan benur, tersedia nutrisi yang cukup, lalu bisa terhindar dari predator laut.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.