Kuota BBM Bersubsidi Membengkak, Ini Saran BPH Migas

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrean kendaraan bermotor membeli BBM bersubsidi di salah satu SPBU di Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 November 2014. ANTARA/Maulana Surya

    Antrean kendaraan bermotor membeli BBM bersubsidi di salah satu SPBU di Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 November 2014. ANTARA/Maulana Surya

    TEMPO.CO, Jakarta - Agar konsumsi BBM bersubsidi jenis tertentu tak melebihi kuota, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) mengusulkan pembatasan. Pada periode Januari-Juli 2019 ini, konsumsi Solar sudah mencapai 52 persen dari kuota yang ditetapkan atau sebesar 7,56 juta kiloliter (KL).

    Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga poin untuk menjadi solusi atas potensi jebolnya kuota BBM Bersubsidi jenis Solar dan Premium. “Kami mengusulkan beberapa poin guna mengantisipasi over kuota,” tuturnya seperti dilansir Bisnis, Kamis 18 Julil 2019.

    Pertama, BPH Migas merekomendasikan PT Pertamina (Persero) untuk menerapkan IT nozzle di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Alat ini dinilai  efektif untuk mengendalikan BBM bersubsidi karena setiap nomor polisi yang mengisi BBM tercatat.

    Sayangnya, Fanshurullah mengatakan perkembangan pemasangan IT nozzle Pertamina masih jauh dari harapan. Pasalnya, sejauh ini baru sekitar 1.000 SPBU yang terpasang dari total 5.518 IT nozzle yang ditargetkan.“Padahal awalnya komitmen selesai di akhir Desember 2018, lalu berubah akhir Juni 2019,sekarang berubah lagi jadi akhir September 2019,” katanya.

    Kedua, BPH Migas akan mengadakan inspeksi bersama Polri, BIN juga DPR RI Komisi VII di wilayah-wilayah yang utamanya banyak tambang dan perkebunan. Hal ini dilakukan karena diduga banyak angkutan barang yang menggunakan BBM bersubsidi.

    Ketiga, BPH Migas segera akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas juga Polri untuk membatasi pasokan di semua SPBU. Menurut Fanshurullah, pembatasan ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi over kuota BBM bersubsidi antara 0,8 juta KL sampai dengan 1,3 juga KL.

    “Awalnya, kuota APBN 2019 solar sebanyak 14,5 juta KL. Prognosanya menjadi 15,7 juta KL sampai dengan akhir tahun,” tambahnya.

    Sama seperti solar, realisasi konsumsi Premium pun sudah lebih dari separuh kuota tahun ini. Volume konsumsi Premium tercatat 5,87 juta KL sepanjang Januari - Juni 2019 atau 53,36 persen dari total kuota sebanyak 11 juta KL.

    Sementara itu, konsumsi kerosene atau minyak tanah tercatat sebanyak 268.362 KL atau baru 44 persen dari kuota. 

    Dalam lima tahun terakhir, realisasi kuota BBM bersubsidi Solar dan Premium tidak pernah melebihi target yang ditetapkan. Untuk Premium, realisasi kuota tertinggi tercatat pada 2015 dengan capaian 90 persen atau 12,32 juta KL. Adapun realisasi tertinggi Solar terjadi pada 2018 dengan capaian 100 persen atau sebesar 15,58 juta.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.