Uji Coba Denda di 2 Kota, Grab: Tak Ada Penurunan Pesanan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ridzki Kramadibrata (President Director Grab Indonesia) saat melakukan uji coba Grabwheels di The Breeze BSD, Kamis 9 Mei 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    Ridzki Kramadibrata (President Director Grab Indonesia) saat melakukan uji coba Grabwheels di The Breeze BSD, Kamis 9 Mei 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan transportasi online berbasis aplikasi Grab Indonesia baru-baru ini melakukan uji coba penerapan biaya pembatalan di dua kota yakni Lampung dan Palembang. 

    Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan tidak ada penurunan dampak pesanan yang signifikan selama masa uji coba tersebut. Meski hingga kini masih belum ada hasil final uji coba itu.

    "Kami lihat dari prinsipnya adalah fairness ini baik bagi penumpang dan driver. Semua harus balance, kami harapkan tidak ada penurunan di sini," kata Ridzki di Kampus Universitas Indonesia, Rabu, 17 Juli 2019.
     
    Mekanisme aturan itu yakni penumpang membatalkan pesanan lebih dari lima menit setelah mendapatkan pengemudi akan dikenakan denda Rp 1.000 untuk Grab Bike dan Rp 3.000 untuk Grab Car. Denda ini akan dipotong dari saldo Ovo pengguna dan diserahkan pada pengemudi. 

    Setelah masa uji coba, Ridzki menjelaskan  Grab akan melakukan evaluasi yang akan digunakan untuk kebijakan berikutnya. Menurut dia, Grab akan menerima masukan dari mitra pengemudi dan pengguna untuk berbagai penyesuaian.


    "Ketentuannya juga sangat fair. Pengguna tidak akan mendapat cancellation fee kalau di bawah menit tertentu. Hasilnya juga buat mitra pengemudi, yang kami lihat adanya kendala situasional," ucapnya.
     
    Dari hasil evaluasi ujicoba Grab di dua kota, kata Ridzki bakal menjadi dasar pengembang ke wilayah lain. "Kalau hasilnya bagus tentu akan dikembangkan karena bagus untuk ekosistemnya. Karena ini baik untuk semua, baik penumpang maupun bagi pengemudi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.