Soal Rangkap Jabatan di Garuda, KPPU Panggil Menteri Rini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Rini Soemarno menyapa masyarakat dan pegawai BUMN saat Festival Link Acara di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad, 7 April 2019. Festival ini bertujuan mendorong sinergi antar BUMN dalam semangat

    Menteri BUMN Rini Soemarno menyapa masyarakat dan pegawai BUMN saat Festival Link Acara di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad, 7 April 2019. Festival ini bertujuan mendorong sinergi antar BUMN dalam semangat "one nation, one vision, one family for exellence". ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU hari ini akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Soemarno terkait kasus rangkap jabatan tiga direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Juru bicara sekaligus komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan Rini akan dipanggil sebagai saksi. 

    “Ya pukul 09.00 WIB," ujar Guntur dalam pesan pendek kepada Tempo, Kamis pagi, 18 Juli 2019. KPPU tidak dapat memastikan apakah Rini akan memenuhi panggilan atau tidak. 

    Guntur sebelumnya menyatakan Rini akan diperiksa sebagai saksi lantaran tiga direktur Garuda yang menjadi terlapor menyatakan rangkap jabatan terjadi atas perintah Menteri BUMN. Menurut Guntur, surat permohonan pemanggilan Rini telah disampaikan ke kementerian setelah KPPU memeriksa seluruh terlapor. 

    Adapun terlapor dalam kasus rangkap jabatan berjumlah tiga orang. Ketiganya adalah Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Direktur Niaga Pikri Ilham, dn Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo. Berdasarkan penelusuran KPPU, para pejabat di perusahaan maskapai pelat merah itu juga menjabat sebagai komisaris di Sriwijaya Group. Peristiwa ini terjadi setelah perusahaan itu meneken kerja sama dengan Garuda Indonesia guna menyelamatkan keuangan perseroan. 

    KPPU menyebut, terlapor seharusnya tidak menempati posisi komisaris di Sriwijaya karena perusahaan tersebut belum melakukan merger dengan Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah juga belum mengakuisisi Sriwijaya lantaran kontraknya saat ini hanya berupa kerja sama operasi atau KSO. 

    Praktik dobel jabatan jajaran direksi Garuda Indonesia di Sriwijaya Group disinyalir dapat mendorong terjadinya penguasaan pasar. KPPU mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Pasal 26 undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang yang menempati jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang merangkap jabatan yang sama bila ia berada dalam pasar sejenis pada waktu yang bersamaan. Di tengah proses penyelidikan, tiga direktur Garuda telah menyatakan mundur dari komisaris Sriwijaya Group. Kemunduran diri ketiganya disampaikan melalui surat resmi beberapa waktu lalu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?