Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarik Pajak Digital, Pemerintah Akui Hadapi Dua Tantangan

image-gnews
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan (kanan) saat menerima lukisan wajah dirinya usai memberikan keynote speech dalam acara berjudul
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan (kanan) saat menerima lukisan wajah dirinya usai memberikan keynote speech dalam acara berjudul "Taxation on Digotal Economy" di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu 17 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkap dua tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menarik pajak terhadap ekonomi digital atau pajak digital. Adapun pajak digital mencakup banyak hal mulai dari e-commerce, gim, financial technology (fintech) pembayaran atau peer to peer lending hingga mata uang kripto.

"Tantangan yang pertama terkait bagaimana mewujudkan regulasi yang adil, kompetitif dan memberikan kepastian hukum," kata Robert saat memberikan keynote speech dalam acara "Taxation on Digital Economy" di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu 17 Juli 2019.

Menurut Robert, tantangan yang pertama ini juga bakal berkaitan dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik. Sehingga bisa ikut mendorong atau meningkatkan adanya kepatuhan bagi wajib pajak yang ada.

Tantangan kedua, kata Robert, adalah terkait administrasi perpajakan. Dalam hal ini, administrasi perpajakan terus dituntut untuk berkembang untuk meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ke depan, dengan layanan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi digital, dituntut untuk bisa lebih terintegrasi. Diharapkan lewat perbaikan ini, biaya yang timbul akibat perpajakan sebagai bagian dari birokrasi juga menjadi lebih murah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Robert juga menjelaskan tantangan penarikan pajak digital juga muncul akibat model ekonomi digital yang berbeda dibandingkan ekonomi konvensional. Salah satunya, terkait tidak adanya kehadiran fisik pihak atau institusi yang bisa ditarik pajaknya.

"Ketidakhadiran fisik merupakan ciri utama dari kegiatan ekonomi digital lintas negara, sehingga membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku usaha untuk melakukan tax planning atau tax avoidance," kata Robert.

Robert menjelaskan, ketidakhadiran fisik dalam dunia perpajakan konvensional sebelumnya belum banyak terjadi. Sebab, kehadiran fisik terhadap institusi atau wajib pajak selalu menjadi syarat utama otoritas pajak melakukan penarikan pajak didasarkan atas berbagai indikator kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Robert juga menuturkan kondisi ini menjadi tantangan bagi sebagian besar otoritas pajak di dunia. Bahkan dalam pertemuan negara-negara G20, telah memberi mandat kepada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mencari solusi jangka panjang atas persoalan ini. "Nantinya diharapkan ini akan dikembangkan sebagai konsensus global untuk perbaiki sistem perpajakan dunia terkait dengan transaksi ekonomi digital," kata Robert.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

1 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.


6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak dan Bea Balik Nama

2 hari lalu

Warga mengambil STNK usai melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Jakarta serta menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak dan Bea Balik Nama

Berikut adalah beberapa jenis kendaraan yang dibebaskan dari pajak dan bea balik nama.


Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

7 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

Data BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah pada 2019 - 2024. Daya beli kelas menengah pun kian menurun. Apa saja kebijakan pemerintah yang menekan kelas menengah?


Cara Hitung Denda Telat Bayar Pajak Motor dan Contohnya

7 hari lalu

Warga mengambil STNK usai melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Jakarta serta menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Cara Hitung Denda Telat Bayar Pajak Motor dan Contohnya

Ketahui cara menghitung denda keterlambatan bayar pajak motor yang mencakup PKB dan SWDKLLJ berikut ini.


ICW Meragukan Komitmen Prabowo Memberantas Korupsi

8 hari lalu

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, memberikan keterangan setelah membuat laporan ke Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam dua proyek pengadaan Pepper Projectile Launcher (alat pelontar gas air mata) di Polri dari APBN tahun 2022 senilai Rp49,8 miliar dan program APBN SLOG Polri tahun 2023 senilai Rp49,9 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Meragukan Komitmen Prabowo Memberantas Korupsi

ICW menilai Prabowo telah melewatkan langkah nyata komitmen antikorupsi yang dimulai sejak awal proses pemilihan kabinet ini.


Rekor Sri Mulyani Menteri Keuangan Tiga Presiden: SBY, Jokowi, dan Prabowo

9 hari lalu

Sri Mulyani membungkukkan badan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Sri Mulyani terpilih sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet itu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Rekor Sri Mulyani Menteri Keuangan Tiga Presiden: SBY, Jokowi, dan Prabowo

Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya, ia menduduki posisi yang sama pada era SBY dan Jokowi.


Ini Saran LPEM UI kepada Pemerintahan Prabowo untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

12 hari lalu

Ini Saran LPEM UI kepada Pemerintahan Prabowo untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

LPEM UI menyarankan agar pemerintahan Prabowo fokus memperkuat penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan pajak.


Banyak Target Gagal Terealisasi, Jokowi: Tidak Semua Bisa Kami Kerjakan

12 hari lalu

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo didampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan kepada wartawan di Lanut Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjelang kepulangan ke Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Banyak Target Gagal Terealisasi, Jokowi: Tidak Semua Bisa Kami Kerjakan

Jokowi mengatakan berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak seluruhnya dapat dikerjakan.


Pengamat Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Maksimalkan Pungutan Pajak Sektor Hiburan

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam dalam pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti sidang paripurna MPR pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Pengamat Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Maksimalkan Pungutan Pajak Sektor Hiburan

Pemerintahan Prabowo mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan


Sri Mulyani Bakal jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo, Bagaimana Arah Kebjakan Anggaran Nantinya?

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di Gedung Thamrin, Bank Indonesia (BI), Jumat, 18 Oktober 2024. Meskipun tekanan sudah mereda tetapi KSSK tetap mewaspadai tekanan yang terjadi pada perekonomian dunia. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bakal jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo, Bagaimana Arah Kebjakan Anggaran Nantinya?

Sri Mulyani dikabarkan bakal kembali menjabat sebagai menteri keuangan di kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Celios sebut ketegasannya bisa saja hilang