Lion Air Juga Larang Dokumentasi Tertentu seperti Garuda

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Batik Air dan Lion Air. TEMPO/Imam Sukamto

    Pesawat Batik Air dan Lion Air. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Selain Garuda Indonesia, Lion Air Group, ternyata telah memiliki aturan soal dokumentasi di dalam pesawat yang ditujukan kepada awak kabin maupun penumpang.

    Corporate Communications Strategic Lion Air Danang M. Prihantoro mengatakan, larangan dokumentasi mencakup itu tidak untuk semua hal di pesawatm melainkan pada bagian-bagian tertentu saja. Namun, dia menegaskan pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut soal aturan tersebut.

    "Ada ketentuan-ketentuan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Kalau ketentuan perusahaan [soal dokumentasi] bisa jadi berbeda-beda," katanya, Selasa 16 Juli 2019.

    Larangan dokumentasi pada bagian pesawat tertentu in, kata Danang, untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dokumentasi bisa dilakukan setelah Lion Air memberikan izin khusus.

    "Kami harus tahu secara profiling, mengetahui tujuannya. Imbauan atau pengenalan tentang hal tersebut sudah dilakukan sejak training [kepada awak kabin]," ujarnya.

    Aturan soal larangan dokumentasi menjadi bahan perbincangan di media sosial usai Garuda Indonesia Group menerbitkan imbauan khusus kepada awak kabin dan penumpangnya.

    Dalam dokumen Pengumuman No. JKTDO/PE/60001/2019 yang bocor, Garuda memberikan Imbauan kepada Penumpang untuk Tidak Mendokumentasikan Kegiatan Dalam Pesawat. Pengumuman tersebut disahkan oleh Direktur Operasi Garuda Indonesia Bambang A. Angkasa.

    Menurut pihak Garuda, pengumuman tersebut dalam rangka menjaga ketertiban dalam kabin pesawat, menunjang keselamatan operasi penerbangan, kelancaran pelayanan selama penerbangan, dan menghormati hak-hak penumpang.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.