Indef: Pengentasan Kemiskinan Era Jokowi Tak Capai Target RPJMN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

    Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi belum mampu mencapai angka penurunan kemiskinan sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dari target angka kemiskinan 7-8 persen, pemerintah hanya mampu menekan hingga, 9,41 persen hingga Maret 2019, dari semula 10,96 persen dari September 2014.

    Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan upaya menurunkan kemiskinan setelah menembus satu digit memang lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen. “Jadi perlu terobosan baru,” kata Belry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Untuk itu, Ia menyarankan pemerintah mengambil pelajaran dari 5 tahun ke belakang, untuk menyusun target kemiskinan di RPJMN 2019-20124.

    Dengan angka kemiskinan 9,41 persen, penurunan kemiskinan hanya sekitar 1,55 persen saja, dari target penurunan 2,96 sampai 3,96 persen. Bahkan dengan mengambil batas atas target di 8  persen, dan masih ada waktu 6 bulan lagi sampai data September 2019 keluar, pengentasan kemiskinan selama 4,5 tahun di Jokowi periode pertama hanya tercapai 52,4 persen dari target.

    Berly lalu membandingkan penurunan kemiskinan era Jokowi dengan 4,5 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada periode kedua. Di zaman SBY, kata Berly, angka kemiskinan turun lebih tinggi. Saat itu, terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74 persen menjadi 11,25 persen. Sehingga, total penurunan adalah sebesar 2,49 persen, atau 1,6 kali lipat lebih tinggi dari capaian Jokowi.

    Berly juga mengatakan saat ini masih ada 8 provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali kemiskinan nasional.  “Ini merupakan pekerjaan rumah penting dan harus jadi prioritas kerja pemerintah yang membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif dan komprehensif,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus melaksanakan sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan. Di antaranya yaitu program terkait tanah dan manajemen program pertanian. "Intinya semakin lama bukan semakin mudah, kalau masih tinggi tingkat kemiskinan menurunkannya enggak susah, tapi makin rendah makin susah," ujar dia. "Banyak yang harus disiapkan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.