INACA Protes soal Tiket Pesawat, Luhut: Kita Jangan Berkelahi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan turut menanggapi adanya pelaporan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association alias INACA terhadap Ombudsman yang memasalahkan soal regulasi penurunan harga tiket pesawat. Luhut menyebut seharusnya sejumlah pihak tak berkelahi dengan masalah dan menimbulkan persoalan baru. 

“Kita itu jangan berkelahi dengan masalah,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019.

Adapun terkait posisi pemerintah yang diperkarakan lantaran diduga tak memiliki aturan soal penurunan harga tiket, Luhut meminta sejumlah pihak berkepentingan mencari solusinya. Misalnya merevisi peraturan yang ada saat ini supaya menjadi lebih relevan dengan kebijakan yang diambil.

"Kalau ada peraturan yang malah menghambat solusi, ya ubah peraturannya yang kekinian. Gimana membuat sederhana,” kata Luhut.

INACA sebelumnya melaporkan pemerintah ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi untuk regulasi tarif tiket pesawat. INACA menyoalkan dua kebijakan pemerintah yang diduga telah menyentuh ranah korporasi.

Dua kebijakan itu adalah penurunan tarif batas atas atau TBA hingga 16 persen yang diatur dalam Kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan penyediaan tiket penerbangan murah untuk maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier airlines alias LCC. Biaya murah itu dipatok mencapai 50 persen dari TBA. 

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso berdalih kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat memiliki landasan hukum, yakni Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019.

Selain itu, aturan tentang pemberian insentif fiskal yang bertujuan menurunkan harga tiket pesawat telah dibahas dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang pengesahannya menunggu tanda tangan dari presiden.






Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

7 jam lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


Luhut Pastikan Masalah Cost Overrun Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Cina

8 jam lalu

Luhut Pastikan Masalah Cost Overrun Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Cina

Luhut Binsar memastikan masalah pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan diselesaikan pada pekan depan.


Luhut Akan Tingkatkan Pangsa Pasar Kendaraan Listrik 10 Persen

13 jam lalu

Luhut Akan Tingkatkan Pangsa Pasar Kendaraan Listrik 10 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia.


Gesits Bicara soal Insentif Kendaraan Listrik Rp 7 Juta

2 hari lalu

Gesits Bicara soal Insentif Kendaraan Listrik Rp 7 Juta

WIMA, pemegang merek motor listrik Gesits, belum diberi kesempatan berkomunikasi langsung dengan pemerintah mengenai insentif kendaraan listrik.


Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

2 hari lalu

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Pemerintah gencar menggaet investor untuk menggarap food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Begini skema bagi hasil yang ditawarkan.


Menteri ESDM Rapat Antarmenteri di Kemenko Marves, Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Listrik

3 hari lalu

Menteri ESDM Rapat Antarmenteri di Kemenko Marves, Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Listrik

Menteri ESDM mengikuti rapat antarmenteri ihwal rencana pemberian insentif kendaraan listrik di Kemenko Marves.


Soal Food Estate Dinilai Gagal, Kementan: Pembukaan 215 Hektare Lahan Kurang dari 6 Bulan

3 hari lalu

Soal Food Estate Dinilai Gagal, Kementan: Pembukaan 215 Hektare Lahan Kurang dari 6 Bulan

Kementan terdesak untuk menyelesaikannya proyek food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan demi realisasi anggaran 2020 yang tak bisa loncat tahun.


Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

5 hari lalu

Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

APDESI disorot usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. sebut Luhut Ketua Dewan Pembina, terakhir tuntut jabatan Kades 9 tahun.


Food Estate di Humbang Hasundutan Dinilai Gagal, Ini Penjelasan Lengkap Anak Buah Luhut

5 hari lalu

Food Estate di Humbang Hasundutan Dinilai Gagal, Ini Penjelasan Lengkap Anak Buah Luhut

Tenaga Ahli Kemenko Marves sekaligus Manajer Lapangan Food Estate Humbang Hasundutan, Van Basten Pandjaitan, merespons tudingan proyek itu gagal.


Luhut Kirim Surat ke Bupati untuk Kelola Food Estate Humbang Hasundutan, Tak Lagi Dikelola Kementan

5 hari lalu

Luhut Kirim Surat ke Bupati untuk Kelola Food Estate Humbang Hasundutan, Tak Lagi Dikelola Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) tak lagi menjadi penanggung jawab pengelolaan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.