Sri Mulyani: Saat Pemerintah Sangat Otoriter, Investasi Datang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara penghargaan wajib pajak kepada sejumlah pengusaha di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Melalui program Amnesti Pajak, Sri Mulyani juga dianggap berhasil meningkatkan kepatuhan pajak. TEMPO/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara penghargaan wajib pajak kepada sejumlah pengusaha di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Melalui program Amnesti Pajak, Sri Mulyani juga dianggap berhasil meningkatkan kepatuhan pajak. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sejak krisis moneter yang lalu, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun. Sejak saat itu pula industri manufaktur tidak pernah kembali tumbuh besar layaknya saat orde baru.

    "Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani, Selasa, 16 Juli 2019.

    Saat ini, kata Sri Mulyani, dapat dilihat bahwa investor tidak memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi. Yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin oleh pemerintah.

    Sri Mulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderung terkontrol, investasinya malah terjamin. "Di sini kita ingin kita tetap demokratis, tapi tetap menarik investasi," katanya.

    Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menggenjot kebijakan fiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja pemerintah dalam rangka pengembangan SDM.

    Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib mengalokasikan 20 persen dari seluruh anggaran untuk pendidikan. Insentif pajak terbaru melalui PP No. 45/2019 juga disebut-sebut bisa memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan vokasi serta melaksanakan riset.

    Sri Mulyani menyebutkan, di tengah berkecamuknya perang dagang, investasi masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Investasi sangat ditentukan oleh jaminan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.