Darmin Nasution: Tidak Semua Negara Bisa Turunkan Rasio Gini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Darmin Nasution memberikan keterangan kepada wartawan usai melantik tiga pejabat baru BP Batam di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Darmin Nasution memberikan keterangan kepada wartawan usai melantik tiga pejabat baru BP Batam di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim tercapainya pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan penurunan angka rasio gini adalah prestasi bagi sebuah negara. "Tidak semua negara bisa melakukan," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Rasio gini, ujar Darmin, adalah indikator untuk pemerataan ekonomi di suatu negara. Biasanya, apabila terjadi pertumbuhan ekonomi, turunnya angka kemiskinan dan pengangguran tidak sulit untuk turun. Namun hal itu lain dengan rasio gini. "Kalau rasio gini turun itu susah," ujar dia. Hanya saja ia mengaku masih belum melihat angka rasio gini yang baru saja diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Selanjutnya, Menteri Darmin mengatakan pemerintah bakal melaksanakan program terkait tanah dan manajemen program di pertanian guna menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. "Intinya semakin lama bukan semakin mudah, kalau masih tinggi tingkat kemiskinan menurunkannya enggak susah, tapi makin rendah makin susah," ujar dia. "Banyak yang harus disiapkan."

    Sebelumnya, BPS memaparkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia selama Maret 2019 menurun 0,007 poin dibandingkan Maret 2018 (year on year). Saat ini rasio gini terdata sebesar 0,382 poin, sementara pada periode yang sama tahun lalu sebesar 0,389. 

    Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan rasio gini utamanya turun untuk wilayah perdesaan. “Rasio gini di desa untuk Maret 2019 tercatat 0,317; turun dibanding rasio gini pada September 2018 yang sebesar 0,319,” ujarnya saat pemaparan di kantornya, Jakarta Pusat, hari ini.

    Suhariyanto menyebut, sepanjang Maret 2019, provinsi yang tercatat mempunyai angka ketimpangan tertinggi ialah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka mencapai 0,423 poin. Sedangkan ketimpangan yang terendah terjadi di Provinsi Bangka-Belitung dengan angka rasio gini 0,269. 

    Sementara itu, secara nasional, BPS mencatat bahwa angka rasio gini menurun 0,002 poin pada Maret 2019 ketimbang September 2018. "Maret lalu, rasio gini hanya tercatat 0,382, sedangkan September lalu 0,384,” tutur Suhariyanto. 

     

    CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.