ATSI Minta Pemerintah Pertimbangkan Investasi untuk IMEI

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjualan telepon seluler di gerai Indosat, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan aturan pemblokiran ponsel ilegal lewat validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).  TEMPO/Tony Hartawan

    Penjualan telepon seluler di gerai Indosat, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan aturan pemblokiran ponsel ilegal lewat validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah  meminta pemerintah memikirkan soal investasi peralatan untuk pemblokiran International Mobile Equipment Identification atau IMEI yang dibebankan kepada operator. 

    Dia mengatakan perlu ada analisa yang komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. "[Investasi alat pemblokir] itu yang harus dilihat juga jangan sampai nanti membebani industri secara berlebihan," kata Ririek di Jakarta, Senin 15 Juli 2019. 

    Ririek juga meminta agar kebijakan tersebut melindungi kepentingan masyarakat mengingat sejumlah masyarakat telanjur membeli gawai dengan IMEI ilegal dari Black Market (BM). 

    Meski demikian, Ririek mengatakan secara keseluruhan operator seluler siap mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo Ismail menegaskan dalam penerapan aturan validasi IMEI pada ponsel-ponsel ilegal, operator seluler tidak akan diberi insentif apapun.

    Ismail mengatakan, insentif yang diberikan hanyalah penghargaan bahwa operator taat pada peraturan yang ada. Adapun mengenai pengadaan peralatan baru yang harus dikeluarkan untuk memblokir IMEI ilegal, menjadi tanggung jawab operator seluler.

    “Mereka [operator seluler] berbisnis di Indonesia, setiap bisnis itu, setiap punya lisensi ada hak dan kewajiban,,” kata Ismail.

    Ismail menambahkan hak operator seluler adalah mendapat keuntungan dari masyarakat, adapun kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya  adalah pemblokiran IMEI ilegal yang datanya berasal dari pemerintah.

    Di samping itu, sambungnya, Kemenkominfo juga telah memperhitungkan manfaat dan besar biaya yang harus ditanggung operator seluler. Hasilnya nilai investasi menurut Kemenkominfo masih memadai untuk ditanggung.

    Ismail menjelaskan dalam perjalanan berbisnis di Indonesia, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, entah kewajiban tersebut tertuang di awal, di tengah atau di akhir perjalanan bisnis, sehingga munculnya kebijakan mengenai IMEI adalah hal yang wajar.  

    Ismail menampik bahwa Kemenkominfo telah membebani industri telekomunikasi dengan kebijakan IMEI ini. Dia berpendapat bahwa kebijakan IMEI justru membantu industri dalam mengumpulkan data pengguna seluler yang aktif.

    “Secara umum ini akan menyehatkan industri karena operator bisa mengetahui pengguna mereka sehingga dalam menganalisis data akan lebih tajam,” kata Ismail.

    Baca berita soal IMEI lainnya di Tempo.co

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.