TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawal penerimaan negara guna memacu pembangunan di Tanah Air. Salah satu hal yang disoroti Sri Mulyani adalah mengenai tantangan perpajakan di era ekonomi digital yang perlu diantisipasi Direktorat Jenderal Pajak ke depannya.
BACA: Sri Mulyani Ajak Mahasiswa STAN Jadi Duta Keuangan di Medsos
"Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak," ujar dia kala menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin, 15 Juli 2019.
Pasalnya, ujar Sri Mulyani, realisasi perpajakan saat ini masih belum mencerminkan potensi di era digital. Padahal, Indonesia memiliki potensi penerimaan dari penggunaan internet, e-commerce, serta jumlah penduduk Indonesia yang besar.
BACA: Di Depan Mahasiswa STAN, Sri Mulyani Ingatkan Keragaman Indonesia
Adapun tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital saat ini adalah bahwa para pelaku usaha tidak lagi perlu ada di suatu negara untuk mengeruk pendapatan di wilayah tersebut, alias sudah serba digital. "Physical presence sudah tidak lagi penting," kata Sri Mulyani. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa physical economic presence sudah sulit diterapkan pada era ini.
Karena itu, ia berujar pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap menjadi agenda penting untuk di antisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Konsep tersebut, menurut Sri Mulyani, sedang dipertimbangkan untuk diubah. Adapun perubahannya adalah dari bentuk Badan Usaha Tetap alias permanent establishment menjadi significant economic presence.
"Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang menggenerate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting," ujar bekas Direktur Bank Dunia tersebut. Ia kembali mengingatkan bahwa tantangan nyata era digital yang harus dipahami oleh seluruh jajaran Direktorat jenderal Pajak, mulai dari pimpinan hingga tahapan pelaksana.
"Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak," kata Sri Mulyani.
