Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad malam, 14 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat dan terbukti melakukan pungutan liar atau pungli. Terlebih jika pungli itu dilakukan terkait perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

"Yang hambat invetasi semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit apalagi yang ada pungli-nya. Hati-hati ke depan, ke depan saya pastikan akan saya kejar," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad 14 Juli 2019.

Hari ini, partai pengusung dan relawan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar acara silaturahmi yang bertajuk "Visi Indonesia". Dalam acara ini, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato ucapan syukur atas kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Jokowi, rencana ini juga merupakan bagian program kerja kepemimpinan dirinya bersama Ma'ruf Amin dalam lima tahun depan. Hal ini berkaitan dengan program untuk meformasi birokrasi. Program reformasi ini penting untuk menciptakan birokrasi yang semakin lincah dan sederhana.

Karena itu, Jokowi berjanji akan memangkas birokrasi yang tidak mau berubah untuk bisa lebih sederhana, efektif dan efisen. Sebab, kunci perubahan atau reformasi birokasi adalah kecepatan dalam pelayanan birokrasi dalam memberikan perizinan.

Lebih lanjut, Jokowi menjanjikan bakal memangkas birokrasi jika kinerjanya tidak bisa efektif dan efisien. "Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, hal ini adalah cara pemerintahannya untuk mengubah mindset birokrasi. Ia juga meminta jajaran birokrasi yang ada di pemerintahan untuk tidak lagi berpegang pada pola pikir lama yang terjebak dalam rutinitas, monoton dan kerja yang linier.

Jokowi menuturkan, birokrasi di bawah kepemimpinanya harus mampu membangun nilai baru dalam bekerja. Dalam hal ini mengubah proses birokrasi yang lambat, berbelit-belit menjadi lebih efektif, sederhana dan efisien. Hal ini penting, guna mewujudkan visi Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif serta kompetitif.

"Tidak ada lagi kerja yang hanya rutinitas, yang kerja monoton begitu-begitu saja. Tidak ada lagi di zona yang nyaman, penyakit kita ada di situ, kita harus berubah, kita harus berubah, sekali lagi kita harus berubah," tutur Jokowi.

DIAS PRASONGKO






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

5 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

6 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

7 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

7 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

8 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

8 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

8 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

8 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

9 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

9 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet