Megawati Institute: Dorong UMKM agar Ekonomi Tumbuh 9 Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung gedung bertingkat terlihat dikawasan Central Business Distrik (CBD) di Jakarta, 9 Fenruari 2017. Head of Research JLL Indonesia, James Taylor mengatakan Jakarta kedatangan tambahan ruang perkantoran CBD seluas 450.000 meter persegi (m2) pada kuartal IV-2016. Tempo/Tony Hartawan

    Gedung gedung bertingkat terlihat dikawasan Central Business Distrik (CBD) di Jakarta, 9 Fenruari 2017. Head of Research JLL Indonesia, James Taylor mengatakan Jakarta kedatangan tambahan ruang perkantoran CBD seluas 450.000 meter persegi (m2) pada kuartal IV-2016. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lebih dari 7 persen. "Apabila mengedepankan pemerataan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Arif dalam diskusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Potensi yang Terabaikan Menuju Pertumbuhan Ekonomi 7 persen, di kantor Megawati Institute, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

    Untuk mencapai hal itu, kata Arif, perlu melakukan pemerataan melalui peningkatan peran UMKM yang bermitra dengan usaha besar. Juga melibatkan UMKM dalam aktivitas investasi dan ekspor.

    Menurut Arif, insetif fiskal juga diperlukan. Seperti usaha tidak kena pajak UMKM sampai dengan omzet Rp 1,1 miliar atau tarif 0 persen dari yang selama ini tarif sebesar 0,5 persen dengan omzet Rp 0 sampai Rp 4,8 miliar.

    "Jika pemerintah fokus mendorong kenaikan omzet UMKM, dengan target kenaikan omzet usaha mikro sebesar 30 persen, usaha kecil sekitar 10 persen, maka perekonomian nasional setidaknya dapat tumbuh 7 persen, bahkan mencapai 9 persen," kata dia. Selain itu juga perlu distribusi akses kredit usaha rakyat juga harus diarahkan ke unit usaha mikro.

    Hal itu karena usaha mikro merupakan 98,70 persen dari total unit usaha di Indonesia. Pemerintah juga perlu memperbesar kewajiban kredit perbankan untuk UMKM sebanding dengan kontribusinya terhadap 60 persen PDB dan penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen.

    "Juga diperlukan membuat Undang-undang promosi sub kontrak atau sub contracting promotion act untuk mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan usaha besar, seperti menunda atau mengurangi pembayaran atas kerja sama yang dilakukan dengan UMKM," kata Arif. Perusahaan besar juga harus dilarang untuk sektor usaha yang layak digarap UMKM. 

    Terkait kabinet baru Jokowi, Arif menilai sejumlah sosok menteri harus dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan terhadap situasi perekonomian nasional lima tahun ke depan. Tim baru itu diharapkan bisa membuat Indonesia keluar dari middle income trap. "Juga keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persen," kata Arif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?