TEMPO.CO, Jakarta - DPP Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap menggelontorkan dana hingga lebih dari Rp 1.000 triliun untuk mendukung pemindahan ibu kota. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menggelontorkan duit besar-besaran lantaran hanya tinggal menyiapkan infrastruktur.
Baca: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Ingin Kurangi Ketimpangan Ekonomi
"Jadi itu untuk jangka waktu sepuluh tahun pembangunan perkantoran, sekolah, rumah sakit, hingga ratusan tower apartemen, bertahap," ujar Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, di Kantor DPP REI, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
Adapun untuk anggaran sebesar itu, REI menyatakan akan membaginya dengan banyak pengembang, dan tidak terbatas kepada developer besar. "Perusahaan menengah juga siap, nanti kami bagi roti," ujar Totok.
Saat ini REI menyatakan telah menyiapkan konsep untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota tersebut. Misalnya saja, REI akan menyiapkan hunian bagi para pegawai pemerintah pusat yang pindah ke sana. Adapun konsepnya, hunian itu akan mengarah ke apartemen yang berdekatan dengan kantor, sehingga lebih efisien.
Apartemen, menurut Totok, dipilih sebagai model hunian lantaran tidak memakan lahan begitu luas. "Kalau landed house kan butuh luas lebih besar lagi," ujar dia. Nantinya, tipe perumahan itu juga akan dibuat beberapa kelas sesuai dengan kemampuan penghuni.
Tidak hanya menyiapkan kawasan hunian, REI mengaku siap bila diminta juga untuk membangun kawasan perkantoran pemerintah. Bahkan Totok mengatakan lembaganya juga telah menyiapkan skema agar biaya pembangunan kantor bisa efisien.
Tapi, Totok mengatakan skema itu diserahkan kembali kepada pemerintah dan DPR. Adapun desain teknisnya nanti akan menyesuaikan dengan wilayah yang dipilih pemerintah. Sebab, hingga saat ini REI mengaku belum mendapat informasi pasti lokasi kepindahan Ibu Kota itu.
Kemarin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan proses Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk pembiayaan pemindahan ibu kota sudah dimulai. Saat ini, pemerintah sedang melakukan penawaran untuk pembiayaan ini ke pihak swasta.
“Sudah dikomunikasikan paling tidak dengan REI (Real Estate Indonesia),” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Bahkan, Bambang sesumbar menyebut REI siap membiayai tanpa sepeser pun bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Menurut Bambang, pembangunan ibu kota baru akan melibatkan pihak swasta melalui skema KPBU. Keterlibatan swasta diperlukan karena biaya pemindahan yang cukup besar yaitu mencapai us$ 32,9 miliar atau sekitar Rp 466 triliun.
Baca: Pemindahan Ibu Kota, Teras Narang: Kalteng Sudah Siap Sejak 1957
Selain swasta, pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga akan masuk. Dengan begitu, pemindahan ibu kota tidak akan terlalu memberatkan APBN.
Bambang mengatakan, pembiayaan dari APBN tetap ada, namun hanya 10 persen saja dari total biaya yaitu sekitar Rp 50 triliun. Biaya ini, kjuga bisa dilakukan dengan APBN tahun jamak hingga 5 tahun. Sehingga, pemerintah memastikan defisit APBN tidak bakal sampai membengkak hanya karena ada pemindahan ibu kota.
CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO
