Indef Usul Pemerintah Rem Belanja Negara untuk Kurangi Defisit

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan pemerintah perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II 2019.

    Baca juga: Revolusi Industri 4.0, JK: Kita Banyak Seminar, Impor dari Cina

    Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional. "Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, Kamis, 11 Juli 2019.

    Menurut dia, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyak fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional dan  penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01 persen dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22 persen pada periode yang sama.

    Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88 persen dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96 persen pada periode yang sama.

    Implikasi dari penambahan pembiayaan utang, menurut Eko, adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil. "Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.

    Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.

    Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir, menurut Eko, adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untuk melanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.

    Baca berita Defisit lainnya di Tempo.co

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.