TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan mereka bersedia untuk terlibat dalam proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tanpa menggunakan sepeserpun uang negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca: Soal Pemindahan Ibu Kota, Risma: Bukannya Saya Tak Setuju...
Baca Juga:
Hanya saja, Soelaeman menyebut ada beberapa kriteria yang sebelumnya harus dipenuhi antara REI dengan Pemerintah. “Kalau swasta itu, segala sesuatunya harus terukur,” kata Soelaeman saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Kriteria mutlak yang diinginkan REI adalah proyek pembangunan ibu kota baru yang bankable. Artinya, proyek ini secara bisnis harus bisa dijalankan dan ditindaklanjuti agar pengembang yang tergabung dalam REI bisa memperoleh pendanaan dari pihak perbankan. Itu sebabnya, mulai tahap feasibility studies atau studi kelayakan sampai pembangunan, proyek ini haruslah layak di mata perbankan untuk diberikan pendanaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya memang mengatakan proses Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk pembiayaan pemindahan ibu kota sudah dimulai.
“Sudah dikomunikasikan paling tidak dengan REI (Real Estate Indonesia),” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Bahkan, Bambang sesumbar menyebut REI siap membiayai tanpa sepeserpun bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Menurut Bambang, salah satu syarat yang dibutuhkan oleh pengembang seperti REI adalah kepastian dari segi penggunaan lahan ibu kota baru. “Mereka butuh kepastian mendapatkan konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian diganggu gugat atau terganggu dalam proses perjalanannya,” kata Bambang. Ia pun memastikan tak perlu regulasi khusus mengenai konsesi lahan ini.
Baca: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Ingin Kurangi Ketimpangan Ekonomi
Soelaeman melanjutkan, ada dua aspek penting yang harus diperjelas untuk membuat proyek pemindahan ibu kota ini bankable, yaitu Land Agreement dan Development Agreement.
