Proyek Infrastruktur Daerah Masih Tergantung Dana Transfer APBN

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Mardiasmo, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso melakukan seremoni pembangunan gedung Indonesia Financial Center di LOT-1, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2019. Kemenkeu dan OJK menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi tersebut untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center. TEMPO/Tony Hartawan

    (ki-ka) Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Mardiasmo, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso melakukan seremoni pembangunan gedung Indonesia Financial Center di LOT-1, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2019. Kemenkeu dan OJK menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi tersebut untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan proyek infrastruktur di daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ketergantungan ini, kata dia, terlihat dari terus meningkatnya dana transfer ke daerah pada 2019 yang mencapai angka Rp 826,77 triliun atau setara dengan 38 persen dana APBN.

    Baca: Enam Jalan Tol Waskita Karya Akan Dijual Usai Pilpres 2019

    Dengan ketergantungan  daerah pada pendanaan infrastruktur dari pusat ini, maka pemerataan dan pembangunan dinilai tidak akan maksimal. Sebab, anggaran APBN pun terbatas. Untuk itulah, kata Mardiasmo, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga  swasta, harus bekerja sama mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut. 

    “Instrumen lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan sebagai penopang untuk membiayai proyek-proyek prioritas,” kata Mardiasmo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

    Mardiasmo menambahkan, pemerintah saat ini telah melaksanakan berbagai kebijakan kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Di antaranya yaitu APBN dan APBD, pinjaman daerah; penerusan pinjaman dari luar negeri kepada pemda dan BUMN; Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) hingga Kredit Ultra Mikro (UMi)

    Selain itu, kerja sama investasi antara pusat, daerah, dan swasta pun telah dijalankan di berbagai proyek seperti Bandara Kertajati, Majalengka yang memantik kawasan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat. Lalu ada juga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Pasuruan untuk menyediakan sumber air bersih di Jawa Timur. Hingga, pemberdayaan masyarakat kecil melalui pemberian Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang secara intens melibatkan pemerintah daerah.

    Baca: Jokowi Akan Buka Bendungan Rotiklot, Diharapkan Atasi Krisis Air

    Ke depan, kata Mardiasmo, pemerintah bakal melakukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Regulasi ini akan memberi payung hukum atas inovasi dan kerja sama pusat, daerah, BUMN, dan swasta.

    Dengan begitu, Mardiasmo berharap inovasi dan skema investasi baru yang diatur dalam Revisi PP 1 Tahun 2008 akan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. “Yang selama ini belum terjangkau melalui skema investasi terdahulu,” kata dia.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.