Bekraf: Lahan Jadi Kendala Dorong 4 Destinasi Wisata Prioritas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 Mei 2019. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo meninjau KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 Mei 2019. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, JakartaKepala Badan Ekonomi Kreatif alias Bekraf Triawan Munaf mengatakan adanya kendala dalam percepatan pengembangan empat destinasi wisata prioritas. Persoalan itu kebanyakan bersifat antar lembaga pemerintah.

    Baca: 10 Destinasi Wisata Prioritas Dapat Dana Pembangunan Homestay

    "Banyak permasalahan yang sifatnya birokratis dan harus dibereskan, supaya make sure jangan mundur-mundur," ujar Triawan, yang bertugas memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Adapun empat destinasi prioritas itu antara lain adalah Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Danau Toba.

    Kendala itu, kata Triawan, antara lain adalah soal lahan. Kerap kali keperluan dalam pengembangan kawasan pariwisata itu menyinggung lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menggunakan lahan itu, mesti ada pengganti lahannya, yang artinya butuh anggaran. Sehingga kalau tahun ini lahan itu belum dianggarkan, maka pengembangan tertunda.

    "Nah itu mungkin bisa ada diskresi dari menteri bahwa lahan hutan bisa diubah penggunaannya sehingga tidak perlu ada penggantian. Tapi itu masih masih dibicarakan," tutur Triawan. Sebab, bila itu terjadi, ia tak memungkiri adanya persoalan berupa berkurangnya lahan hutan di Indonesia.

    Menurut Triawan, persoalan lahan itu terjadi secara merata di empat destinasi prioritas itu. Ia yakin perkara itu bisa segera dirampungkan asalkan rapat dilakukan secara rutin. "Harus sering ketemu."

    Persoalan berikutnya adalah soal masterplan pengembangan kawasan wisata prioritas tersebut. Triawan mengatakan para investor baru bisa masuk kalau masterplan telah ada, dan status tanah sudah kelar. Rencana induk itu mesti dirampungkan oleh masing-masing badan otorita dan dilaporkan kepada Kementerian Pariwisata.

    Berikutnya, Triawan berujar permasalahan tersebut masih dihimpun oleh Kemenko Maritim dan akan dibicarakan antar-menteri. "Menteri baru bisa memutuskan apakah akan ada diskresi atau apa kalau ada input dari bawah dan Dirjen (direktur jenderal) lengkap," ujar dia. Adapun pada rapat hari semua pihak baru melakukan identifikasi permasalahan.

    Baca: Jokowi Ingin Proyek Kawasan Wisata di Sulut Rampung 2020

    Kata Triawan, permasalahan ini harus segera diselesaikan lantaran Indonesia sudah ketinggalan dari negara lain. Ia yakin soal pariwisata tidak bisa diselesaikan semata hanya dengan menggenjot promosi, namun juga menata setiap destinasi wisata. "Ibaratnya, tidak bisa jualan baju tapi tukang jahitnya belum ada."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.