Kemarau, ini Cara Petani Magetan Cegah Puso

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) bersama petani mengusahakan irigasi air tanah dangkal unruk mengantisipasi musim kemarau.

    Pemerintah melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) bersama petani mengusahakan irigasi air tanah dangkal unruk mengantisipasi musim kemarau.

    INFO BISNIS — Pemerintah bersama petani melakukan berbagai upaya mencegah tanamannya mengalami puso di musim kemarau ini. Salah satunya yang dilakukan petani Magetan, Jawa Timur yang mengusahakan irigasi air tanah dangkal.
     
    Musim kemarau 2019 dirasakan cukup pelik bagi petani Magetan. Dari 18 kecamatan, 6 kecamatan di antaranya mengalami kekeringan. Mulai dari Kec. Karas, Kec. Sukomoro, Kec. Panekan, Kec. Magetan, Kec. Ngariboyo, dan Kec. Parang. Total luas lahan sawah yang terdampak kekeringan, kurang lebih 195 hektare dengan umur tanaman bervariasi antara 40-85 HST dan tingkat kekeringan antara kering ringan, sedang, berat, dan puso.
     
    Tim Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan dengan melibatkan Dinas Pertanian dan petani setempat langsung melakukan monitoring dan mendapatkan beberapa faktor penyebab kekeringan tersebut.
     
    "Adanya kerusakan pintu air Waduk Gonggang mengakibatkan turunnya debit air suplai irigasi semula 350 liter/detik menjadi 38 liter/detik. Sebagai akibatnya, diberlakukan sistem giliran air. Tetapi, tetap tidak bisa mengairi sawah sesuai kebutuhan," kata Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen PSP, Rahmanto, Rabu (10/7).
     
    Keadaan tersebut diperparah dengan curah hujan yang sudah tidak turun selama 20 hari. Termasuk terbatasnya sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan kekeringan, sehingga alternatif penanganan jangka pendek dengan pompa air tidak dapat dilakukan.
     
    Ditambah, banyak petani yang tidak mengikuti pola tanam musim kering yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magetan.
     
    Rahmanto menuturkan, upaya juga sudah dilakukan agar mencegah puso yang meluas di Magetan ini. Salah satunya dengan mengusahakan irigasi air tanah dangkal yang kini banyak diterapkan di 10 kecamatan lainnya.
     
    "Sudah ada 14 unit sebenarnya, tapi masih belum maksimal. Makanya kemarin petani mengajukan lagi untuk  bantuan irigasi air tanah dangkal dan irigasi air tanah dalam untuk mengurangi dampak kekeringan agar tidak terjadi puso," ujar Rahmanto.
     
    Irigasi air tanah dangkal bisa menjadi solusi lokal untuk daerah yang tidak tercakup dalam sistem irigasi permukaan atau daerah pertanian lahan kering yang hanya bisa melakukan penanaman padi satu kali dalam setahun.
     
    Air tanah dangkal dengan kedalaman sekitar 4 m merupakan sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, baik sebagai irigasi utama pada musim kemarau maupun untuk irigasi suplemen di musim gadu. Irigasi menggunakan air tanah dangkal dapat dilakukan dengan mesin pompa air berbahan bakar bensin atau solar.
     
    Berbagai upaya lainnya juga dilakukan, mulai dari koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Untuk perbaikan pintu Waduk Gonggang yang rusak akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.
     
    Kemudian melakukan pengaturan dan penerapan pola tanam sesuai anjuran yang spesifik lokasi yang berdasarkan kondisi agroklimat setempat serta menggunakan varietas berumur genjah serta tahan kekeringan.
     
    Termasuk sosialisasi dan penyuluhan tentang kondisi musim/iklim kepada para petani agar petani memperoleh informasi yang cepat dan akurat tentang fenomena iklim yang akan terjadi yang dapat berdampak kepada kekeringan. Hingga, pemberdayaan kelembagaan P3A menuju P3A yang mandiri sehingga mampu melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap kekeringan.
     
    Semua itu dilakukan agar lahan sawah di Kabupaten Magetan yang tersebar di 18 kecamatan seluas 28.250 hektare bisa menghasilkan dan menopang produksi nasional. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.