Besok, Kementerian Keuangan Terbitkan Surat Utang Seri SBR007

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu bakal pada esok hari, Kamis, 11 Juli 2019 menjual lagi surat utang untuk investor retail Savings Bond Retail atau SBR. Adapun SBR yang dijual adalah seri SBR007. Dalam seri ini, pemerintah menjual SBR007 dengan tingkat kupon sebesar 7,5 persen.

Baca: Sri Mulyani: Penerbitan Surat Utang Sumber Utama Penutup Defisit

"Tingkat kupon untuk periode 3 bulan pertama, dari 31 Juli 2019 sampai 10 Oktober 2019 adalah sebesar 7,5 persen, berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon yaitu sebesar 6 persen ditambah spread tetap 1,5 persen," seperti dikutip dalam keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Rabu 10 Juli 2019.

Adapun, tingkat kupon sebesar 7,5 persen tersebut berlaku sebagai tingkat kupon minimal (floor). Selain itu, tingkat kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo pada 10 Juli 2021 atau selama 2 tahun.

Menurut keterangan tersebut, penawaran surat utang SBR007 tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WIB pada Kamis 11 Juli 2019. Sedangkan masa penutupan penjualan dan pembayaran akan dilakukan pada 25 Juli 2019.

Lebih lanjut, tidak jauh berbeda dengan seri SBR sebelumnya, seri SBR007 akan dijual dengan minimal pemesanan sebesar Rp 1 juta. Sedangkan maksimal pemesanan sebesar Rp 3 miliar rupiah. Sedangkan pembayaran kupon akan dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan.

Baca: Rasio Utang Naik, BPK Ingatkan Pemerintah Agar Hati-hati

Sementara itu, sepanjang tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat utang jenis retail sebanyak 5 buah. Surat utang tersebut terbagi dalam dua jenis yakni konvensional lewat SBR dan syariah lewat Sukuk Tabungan atau ST. Hingga Juni 2019, Kementerian telah menerbitkan 3 seri SBR dan 2 seri ST.






Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

9 jam lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

18 jam lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

4 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

5 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.


Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

6 hari lalu

Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan pembiayaan transisi energi dari bantuan koalisi negara maju G7+ melalui JETP.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

6 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

8 hari lalu

Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

BKPM menyatakan bahwa kondisi geopolitik global menjadi hal utama yang akan menjadi perhatian dalam pergerakan aliran investasi pada 2023.


Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

12 hari lalu

Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

Polisi mendapat keterangan adanya persoalan utang yang membelit pria yang sempat jadi mayat, tapi hidup lagi.