Undang Asosiasi Pengusaha di Bogor, Jokowi Bahas 3 Hal Ini

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2019. (istimewa)

    Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2019. (istimewa)

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah asosiasi pengusaha, seperti APINDO, Kadin, dan HIPMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2019.

    BACA: Jokowi Adakan Ratas untuk Dorong Ekspor dan Pariwisata Jawa Tengah

    Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Juni lalu. "Lebih kepada membicarakan bagaimana kita bisa segera melakukan pertumbuhan ekonomi biar lebih cepatlah," kata Hariyadi.

    Salah satu yang turut dibahas ialah masalah ketenagakerjaan, perpajakan, dan ekspor. Untuk masalah ketenagakerjaan, Hariyadi meminta agar revisi UU Ketenagakerjaan diprioritaskan karena saat ini terjadi penyusutan jumlah tenaga kerja di sektor formal.

    "Jadi kami harap bahwa, kami akan libatkan semua pihak terutama serikat pekerja untuk lihat kembali aturan ini gimana. Supaya ke depan harapan kami UU Ketenagakerjaan ini bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," katanya.

    BACA: Jokowi Kritik Impor Migas Melambung, Begini Respons Jonan

    Adapun soal perpajakan, Jokowi dan para pengusaha membahas langkah menjadikan pajak sebagai stimulan ekonomi, yaitu berupa insentif. Sedangkan terkait ekspor, Hariyadi mengatakan bahwa para pengusaha mengusulkan kepada Jokowi untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang permanen.

    "Jadi orangnya enggak gonta ganti dari pihak pemerintah. Karena kita mau mengejar perjanjian-perjanjian dengan negara tujuan ekspor supaya bisa lebih cepat, kalau ada task force yang sifatnya permanen," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.