TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah asosiasi pengusaha, seperti APINDO, Kadin, dan HIPMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2019.
BACA: Jokowi Adakan Ratas untuk Dorong Ekspor dan Pariwisata Jawa Tengah
Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Juni lalu. "Lebih kepada membicarakan bagaimana kita bisa segera melakukan pertumbuhan ekonomi biar lebih cepatlah," kata Hariyadi.
Salah satu yang turut dibahas ialah masalah ketenagakerjaan, perpajakan, dan ekspor. Untuk masalah ketenagakerjaan, Hariyadi meminta agar revisi UU Ketenagakerjaan diprioritaskan karena saat ini terjadi penyusutan jumlah tenaga kerja di sektor formal.
"Jadi kami harap bahwa, kami akan libatkan semua pihak terutama serikat pekerja untuk lihat kembali aturan ini gimana. Supaya ke depan harapan kami UU Ketenagakerjaan ini bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," katanya.
BACA: Jokowi Kritik Impor Migas Melambung, Begini Respons Jonan
Adapun soal perpajakan, Jokowi dan para pengusaha membahas langkah menjadikan pajak sebagai stimulan ekonomi, yaitu berupa insentif. Sedangkan terkait ekspor, Hariyadi mengatakan bahwa para pengusaha mengusulkan kepada Jokowi untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang permanen.
"Jadi orangnya enggak gonta ganti dari pihak pemerintah. Karena kita mau mengejar perjanjian-perjanjian dengan negara tujuan ekspor supaya bisa lebih cepat, kalau ada task force yang sifatnya permanen," ucapnya.
