Ekonomi Sulit Tumbuh di Atas 5,3 Persen, Bappenas: Ada 2 Hambatan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    TEMPO.CO, JakartaKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku Indonesia sulit tumbuh di atas 5,3 persen. Ia mengatakan telah melakukan diagnosa untuk melihat penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut.

    Baca: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: Sumbang Pertumbuhan 0,1 Persen

    “Ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” kata Bambang seusai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin, seperti dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Selasa, 9 Juli 2019.

    Dengan temuan itu, ujar Bambang, artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup andal untuk bisa memudahkan investasi maupun memperlancar sektor perdagangan. Sedangkan pada regulasi, hambatan utama pertumbuhan adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang mengakibatkan lambatnya pelayanan.

    Bambang mencontohkan untuk ekspor saja ternyata administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari. Angka itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Padahal, di Singapura proses itu hanya butuh waktu setengah hari dan di Vietnam serta Thailand memakan waktu sekitar 2 hari.

    Demikian juga untuk investasi, Bambang mengatakan untuk memulai bisnis di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada Indonesia.

    Selain itu, kata dia, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga. “Solusi yang diusulkan intinya adalah fokus kepada yang namanya penataan regulasi dan khususnya pada regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor,” kata Bambang.

    Itu pun, menurut Bambang, membuktikan bahwa dari segi daya saing Indonesia masih mengejar negara tetangga. “Jadi kuncinya kepada penataan kembali regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri di lapangan."

    Intinya, menurut Bambang, hingga kini kabinet baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4 persen dari angka 5,3 persen. Sebab, untuk mencapai itu saja, Indonesia perlu membereskan pelbagai perkara yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan investasi.

    Baca: Bappenas Yakin Angka Kemiskinan dan Rasio Gini 2020 Terus Menurun

    Mengenai arahan Presiden Jokowi, Bambang berujar bahwa mengatasi masalah regulasi dan institusi itu sangat penting. “Tadi poinnya itu sehingga Presiden mengulangi lagi apa instruksi  yang sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali pada beberapa kementerian,” tutur dia.

    Simak berita terkait Bappenas lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.