Infrastruktur Masif Era Jokowi, Gerindra: Malah PHK Besar-besaran

Suasana Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019. Deretan kursi kosong terlihat dalam rapat ini. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, JakartaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyoroti belum maksimalnya dampak dari pembangunan infrastruktur era periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu masalah yang diangkat adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran dari industri yang mestinya mendukung pembangunan infrastruktur oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Baca: Disentil Jokowi, Jonan Salahkan Industri Manufaktur Minim Ekspor

"PHK dari industri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran, demo besar-besaran," ujar Bambang dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Selasa, 9 Juli 2019.

Padahal, di era Jokowi, tutur dia, pemerintah membangun infrastruktur senilai hampir Rp 400 triliun. Angka itu jauh lebih besar daripada kabinet era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang sebesar Rp 120 triliun.

Bukan hanya belum berdampak terhadap pemasukan industri pendukung infrastruktur, Bambang mengatakan banyak kontraktor dan usaha kecil menengah yang gulung tikar dalam tiga hingga empat tahun belakangan.

Belum lagi, ujar Bambang, bila melihat swasembada pangan yang belum tercapai. Padahal pembangunan infrastruktur salah satu tujuannya adalah untuk mendukung pangan. "Infrastruktur harusnya menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, tapi ini tidak ada perubahan, DPR harus perhatikan masalah ini."

Sebelumnya, ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi perusahaan itu. Mereka menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel, di Cilegon, Selasa, 2 Juli 2019.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon atau FSBC tersebut dimulai dari kawasan PT Krakatai Steel tepatnya di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel di Cilegon. Usai melakukan orasi di depan PT Krakatau Steel para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon Jalan Jend. Sudirman, No. 2, Ramanuju, Kota Cilegon.

Dalam aksinya para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel atau SBKS menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, karena akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya. Buruh meminta PT Krakatau Steel memikirkan kembali kebijakannya melakukan resturkturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau Steel.

Baca: BEI Harap Kebijakan Kabinet Baru Jokowi Dorong Stabilitas Ekonomi

Adapun Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim tegas membantah kabar yang beredar bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja massal di perusahaannya. Ia memastikan, tidak ada PHK massal kepada karyawannya seperti yang telah ramai diberitakan.

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.






Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

3 jam lalu

Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK membuat karyawan cemas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipersiapkan untuk menghadapi PHK.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

5 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

6 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

7 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

8 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

8 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

8 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

9 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

9 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.