Smelter Timah Tutup, Aktivitas Tambang Ilegal Makin Marak

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim gabungan TNI, polisi, Polisi Militer dan Satpol PP yang melakukan penertiban tambang timah ilegal di kawasan Kolong Bravo dan Parit Enam, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (04/07), sempat dihalangi oleh oknum aparat.

    Tim gabungan TNI, polisi, Polisi Militer dan Satpol PP yang melakukan penertiban tambang timah ilegal di kawasan Kolong Bravo dan Parit Enam, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (04/07), sempat dihalangi oleh oknum aparat.

    TEMPO.CO, Pangkalpinang - Berhentinya aktivitas ekspor puluhan perusahaan peleburan atau Smelter timah di Bangka Belitung saat ini tidak diikuti dengan menurunnya tambang timah liar. Bahkan tambang timah ilegal baik di darat dan di laut semakin sporadis dan bertambah jumlahnya.

    BACA: Ekspor Timah Stop, Walikota Pangkalpinang Takut Investor Kabur

    Pengamat Pertambangan dari Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau LCKI Bangka Belitung Bambang Herdiansyah mengatakan dengan berhentinya perusahaan peleburan timah, seharusnya diikuti dengan menurunnya aktifitas penambangan timah ilegal. Namun berdasarkan fakta yang ditemui dilapangan, tidak ditemukan adanya penurunan.

    "Jika bicara kondisi idealnya, maka keberadaan tambang-tambang timah ilegal ini seharusnya turun jumlahnya. Namun ini justru semakin bertambah. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Dulu swasta jadi sasaran yang disalahkan terkait tambang ilegal. Sekarang mereka tutup, barangnya kemana," ujar Bambang kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2019.

    BACA: Ekspor Timah Stop, Atomindo Minta Permen ESDM Dievaluasi

    Menurut Bambang, saat ini ada pemain atau pihak baru yang berperan sebagai penampung dan pembeli hasil produksi dari tambang- tambang timah tanpa izin sehingga membuat ilegal mining di Bangka Belitung masih tetap eksis hingga sekarang.

    "Untuk memastikan siapa sebenarnya yang berada dibalik aktivitas ilegal mining tidak sulit. Cukup mengunakan logika sederhana, yaitu dari sekian perusahaan peleburan timah yang masih beroperasi, dapat dilihat perusahaan mana yang mengalami peningkatan hasil produksi secara signifikan," ujar dia.

    Bambang menuturkan pendataan dan verifikasi terhadap smelter timah yang dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung periode Oktober 2016 - Januari 2019 lalu merupakan cara yang tepat memutus mata rantai ilegal mining yang terjadi di Bangka Belitung.

    "Tim ini sudah bekerja benar dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen perusahaan, stok bijih timah, hasil produksi balok timah yang belum dijual dan langsung turun ke lokasi mengecek Izin usaha Pertambangan (IUP). Dampaknya hanya beberapa smelter yang bertahan, selebihnya berhenti beroperasi atau tutup," ujar dia.

    Dengan kondisi itu, kata Bambang, peran kolektor timah yang selama ini menyuplai timah dari hasil membeli dan menambang dari cara yang ilegal ke perusahaan seharusnya juga habis. Namun fakta di lapangan tidak menunjukkan menurunnya tambang ilegal.

    "Kesimpulannya dipastikan diduga ada perusahaan peleburan timah yang masih beroperasi ikut mengambil keuntungan dari kerusakan lingkungan yang terjadi di Bangka Belitung," ujar dia.

    Bambang menambahkan pemerintah perlu mengambil sikap terkait kondisi tersebut dengan memeriksa dan mengevaluasi kembali aktivitas tambang dari hulu dan hilir. "Dan jika pun ditemukan adanya pelanggaran hukum, harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar dia.

    Baca berita tentang Timah lainnya di Tempo.co.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.