Jokowi Desak Menteri Percepat Izin Usaha Berorientasi Ekspor

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendesak para menterinya untuk dapat mempercepat izin usaha bagi industri berorientasi ekspor.

    Baca juga: Jokowi: Apakah Perlu Menteri Investasi dan Ekspor?

    "Berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor tutup mata berikan izin secepat-cepatnya tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di ruang Garuda, Istana Bogor pada Senin, 8 Juli 2019.

    Hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri koordinator dan menteri kabinet Indonesia Kerja.

    "Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai 'petrochemical' yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

    Ia juga mencontohkan dari hasil kunjungan kerjanya di Manado, Sulawesi Utara pada 4-5 Juli 2019, juga menemukan izin yang terkendala urusan tata ruang.

    "Kemarin kita ke Manado, sama. Hotel sudah berbondong-bondong (ingin masuk ke Manado). Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional) bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ungkap Jokowi.

    Presiden juga minta para menterinya tidak terbelit dengan rutinitas sehingga tidak bisa menyelesaikan tantangan nyata.

    "Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi ya kita akan sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," ujarnya.

    Presiden juga meminta para menteri kabinetnya berhati-hati terhadap defisit neraca perdagangan senilai 2,14 miliar dolar AS pada Januari-Mei 2019.

    "Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS. Ekspor Januari sampai Mei 2019 'year on year' turun 8,6 (persen) sedangkan impor Januari-Mei juga turun 9,2 (persen). Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit 2,14 miliar dolar AS," ungkap Presiden.

    Apalagi menurut Presiden, angka defisit neraca perdagangan itu banyak berasal dari impor migas.

    "Coba dicermati angka-angka ini dari mana? Kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena 'ratenya' yang paling banyak ada di situ," kata dia.

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik, impor migas Januari-Mei 2019 adalah US$ 9,088 miliar sedangkan ekspor Januari-Mei 2019 adalah US$ 5,341 miliar. Sedangkan total impor Indonesia Januari-Mei 2019 adalah senilaiUS$  70,6 miliar dan ekspor adalah US$ 68,46 miliar sehingga mengalami defisit US$ 2,14 miliar.

    Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.