DPR Minta Elpiji 3 Kilogram Bersubsidi Tak Lagi Dijual Bebas

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pengisian gas Elpiji tabung 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, 21 Mei 2018. Depot ini mampu mendistribusikan Elpiji 3 kg sebanyak 66.000 tabung per harinya dengan pendistribusian wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Suasana pengisian gas Elpiji tabung 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, 21 Mei 2018. Depot ini mampu mendistribusikan Elpiji 3 kg sebanyak 66.000 tabung per harinya dengan pendistribusian wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi tidak lagi dijual bebas.

    Baca juga: 2020, Subsidi Tertutup Elpiji 3 Kg Diharapkan Dimulai Bertahap

    "Panja meminta pemerintah agar subsidi elpiji tabung 3 kilogram didistribusikan by name by address, sehingga tidak boleh atau tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, sebagaimana peraturan perundang-undangan," ujar anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar John Kenedy Aziz membacakan laporan panitia kerja dalam rapat kerja bersama pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

    Catatan soal elpiji juga disampaikan Fraksi Parta Gerindra. Berdasarkan laporan panja yang dibacakan John tersebut, Gerindra meminta pemerintah tetap memberikan subsidi tabung elpiji 3 kilogram dan tidak dikurangi jumlahnya.

    Di samping itu, Gerindra mendorong pemerintah untuk membangun sistem perpipaan gas ke rumah tangga. Sehingga masyarakat bisa merasakan murahnya harga gas, serta bisa mengurangi impor gas elpiji.

    Secara umum, panja meminta pemerintah menerapkan kebijakan anggaran subsidi energi tetap. Jika pada realisasi nanti, besar subsidi berada di atas pagunya, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan menaikkan harga. Panja berharap kebijakan subsidi energi tetap tersebut dapat diterapkan mulai 2020, sehingga risiko kurang bayar subsidi tidak ada lagi di tahun berikutnya. 

    Adapun arah kebijakan pemerintah subsidi bahan bakar minyak dan elpiji tabung 3 kilogram 2020 antara lain melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar. Pemerintah juga akan memberikan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan elpiji tabung 3 kilogram.

    Selain itu, pemerintah akan mengupayakan penyaluran elpiji tabung 3 kilogram yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidi elpiji tabung 3 kg. Serta, pemerintah pusat akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM dan elpiji bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.