TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan telah berkomunikasi dengan jajaran direksi Perusahaan Umum Damri terkait para pengemudinya yang mogok kerja, Sabtu, 6 Juli 2019. Menurut Budi Karya, para pekerja armada angkutan penghubung relasi Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu tidak nyaman dengan sistem anyar yang diterapkan perusahaan.
BACA: Puluhan Bus Mogok, Layanan Damri Bandara Soetta Nyaris Lumpuh
“Kalau ada pihak yang komplain, itu zona nyamannya terganggu,” ujar Budi Karya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 7 Juli 2019.
Aksi protes pengemudi sebelumnya membuat angkutan Damri terganggu. Dari 25 rute, hanya tiga di antaranya yang melayani penumpang sehingga operasional nyaris lumpuh.
Kejadian ini bermula akibat kebijakan anyar bus Damri yang menempatkan kondektur di luar bus. Manajemen Bus Damri melakukan penyesuaian setelah perusahaan mengembangkan sistel elektronik tiket.
BACA: Damri Bandara Soetta Mogok, Ini Penjelasan Dirut Damri
Budi Karya mengatakan ide elektronik tiket tetap akan dipertahankan pasca-peristiwa sopir Damri mogok terjadi. Sebab, menurut Budi Karya, upaya itu efektif menghindari kebocoran transaksi. Meski begitu, ia memastikan para kondektur tidak akan kehilangan pekerjaannya. “Kami tetap akan berdayakan,” ucapnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan perusahaan telah menyepakati beberapa hal terkait aksi mogok karyawan. Di antaranya, Damri tetap menjalankan sistem e-tiket dan memproses secara hukum pihak pengemudi yang diduga mendalangi aksi ini.
Kemudian, Damri akan menempatkan sementara personel di Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau perkembangan yang terjadi di lapangan. Damri juga akan membuat standar operasional prosedur terkait penanganan darurat ketika terjadi hal-hal serupa insidentil di lapangan. Selanjutnya, manajemen Damri bakal melakukan pembinaan untuk mengubah sikap mental dan perilaku pengemudi.
