TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan saat ini masih banyak Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK yang sepi peminat. Sebab, banyak infrastruktur KEK yang telah dibangun pemerintah masih terkendala lokasi yang kurang strategis.
Baca juga: Syarat Tax Holiday di KEK Akan Dilonggarkan
"Kendalanya adalah infrastruktur dari tempat bahan baku, pabrik hingga ke pelabuhan, lokasinya yang cukup jauh, dan kurang efisien akhirnya membuat logistic cost menjadi lebih mahal," kata Bhima ketika dihubungi Tempo, Sabtu 6 Juli 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengelar acara kunjungan kerja di wilayah yang direncanakan menjadi KEK Tanjung Pulisan-Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis 4 Juli 2019. Dalam kunjungannya Jokowi menginginkan ada kegiatan tahunan di Sulawesi Utara untuk menarik wisatawan.
"Sekarang, pemda dan Kementerian Pariwisata membuat annual event yang pasti. Minggu ke berapa, bulannya apa. Jadi orang ke sini ada terus yang ditonton," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Kamis.
Mengutip Bisnis, jumlah KEK yang akan dibangun oleh pemerintah rencananya berjumlah 25 buah hingga 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 buah berada di luar Pulau Jawa. Adapun hingga Maret 2018, baru 10 KEK yang sudah berhasil dibangun dari total target.
Bhima mengatakan insentif fiskal yang terlalu umum juga membuat investor enggan untuk berinvestasi di wilayah KEK. Dia mengatakan, tidak semua investor yang bakal mendirikan pabrik membutuhkan insentif berupa tax holiday atau tax allowance.
Adapula, kata Bhima, investor justru membutuhkan keringanan bea masuk bahan baku atau barang modal. Idealnya, pemerintah mesti jemput bola mendatangi calon-calon investor terkait kebutuhan mereka supaya tertarik berinvestasi di wilayah KEK.
"Datangi langsung calon investor ditanya mereka butuhnya apa, apa hambatannya. Jangan seperti obat panacea, satu obat buat semua," kata Bhima.
Selain itu, kata Bhima, kendala koordinasi dalam pembangunan KEK juga menjadi masalah utama. Sebab, tidak semua pemerintah daerah merasa membutuhkan KEK. Sehingga beberapa wilayah yang telah dibangun oleh KEK terkesan setengah hati dalam pengelolaan karena daerah belum merasa membutuhkan.
Menurut catatan Bhima, kondisi tersebut terlihat terjadi di wilayah KEK Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Di wilayah ini terlihat belum banyak menarik investasi, hanya tercatat beberapa pabrik yang memulai produksi.
"Karena justru menjadi beban Sebaiknya ada evaluasi total pada semua KEK. Yang lagi tahap perencanaan bisa di stop dulu, daripada jadi beban, dibangun tapi sepi peminat," kata Bhima.
