Usul Rizal Ramli Genjot Pendapatan Krakatau Steel

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rizal Ramli, mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke 71 bersama warga RW 8/RT 12, Bukit Duri, Tebet Jakarta, 17 Agustus 2016. Dalam sambutannya Rizal Ramli menyatakan bahwa bangsa Indonesia baru 80 persen merdeka, karena masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan sesungguhnya. TEMPO/Imam Sukamto

    Rizal Ramli, mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke 71 bersama warga RW 8/RT 12, Bukit Duri, Tebet Jakarta, 17 Agustus 2016. Dalam sambutannya Rizal Ramli menyatakan bahwa bangsa Indonesia baru 80 persen merdeka, karena masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan sesungguhnya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.Co, Jakarta - Soal PT Krakatau Steel yang merugi, bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian Rizal Ramli menyarankan pemerintah mesti berani melaksanakan kebijakan anti dumping dengan menerapkan bea masuk 25 persen terhadap baja dan turunannya. Kebijakan yang telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo tahun lalu diyakini bisa membuat PT Krakatau Steel untung lagi lantaran produksi baja dalam negeri naik.

    Baca juga: Restrukturisasi, Krakatau Steel Lepas Sejumlah Unit Kerja

    Menurut Rizal, dengan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dalam satu periode ke belakang, semestinya penjualan Krakatau Steel naik. "Tapi, yang naik malah justru impor baja dari Cina, yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah, tidak aneh Krakatau Steel merugi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 4 Juli 2019.

    Padahal, tutur Rizal, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan impor. Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyoroti sikap pemerintah yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil seperti tasbih, bedak, dan lipstik.

    Ketimbang itu, ia menyarankan pemerintah memfokuskan pada sepuluh komoditas impor terbesar, misalnya baja dari Cina dan mobil dari Jepang. Pada awal Oktober 2018 lalu, Rizal menyebut bahwa baja 67 persen berasal dari impor dan dijual murah di Indonesia. Sehingga, industri baja dalam negeri seperti Krakatau Steel pun merugi.

    “Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tapi tidak tingkatkan sales, Harus berani kenakan tarif anti-dumping. Cina ekses kapasitas industri baja, berminat realokasi pabrik baja bekas ke RI, tapi malah diberi bebas pajak 30 tahun," ujar Rizal.

    Sebelumnya, ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel atau KS melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT KS menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel, di Cilegon, Selasa, 2 Juli 2019.

    Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon atau FSBC tersebut dimulai dari kawasan PT Krakatai Steel tepatnya di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel di Cilegon. Usai melakukan orasi di depan PT Krakatau Steel para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon Jalan Jend. Sudirman, No. 2, Ramanuju, Kota Cilegon.

    Dalam aksinya para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel atau SBKS menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, karena akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya. Buruh meminta PT Krakatau Steel memikirkan kembali kebijakannya melakukan resturkturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau Steel.

    Adapun Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim tegas membantah kabar yang beredar bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja massal di perusahaannya. Ia memastikan, tidak ada PHK massal kepada karyawannya seperti yang telah ramai diberitakan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.