Sri Mulyani Tak Ingin Laporan Keuangan Pemerintah Hanya Raih WTP

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deretan kursi kosong dalam Rapat Paripurna ke-20 DPR Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Dalam layar terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menyampaikan pidato. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Deretan kursi kosong dalam Rapat Paripurna ke-20 DPR Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Dalam layar terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menyampaikan pidato. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin laporan keuangan pemerintah pusat sekedar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih dari itu, ia juga ingin laporan keuangan tersebut bisa berjalan dengan sehat. 

    Baca: Sri Mulyani Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,13 Persen

    “Artinya belanja operasional bisa dibiayai oleh pendapatan operasional, sehingga tidak mengalami defisit dan menjaga daya tahan keuangan kita,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna bersama DPR membahas capaian dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.

    Sebelumnya pada 28 Mei lalu, BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2018, untuk ketiga kalinya. Dengan demikian, selama tiga tahun berturut-turut, laporan keuangan pemerintah pusat menerima opini WTP dari BPK.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah bagi Indonesia. Sejumlah kondisi muncul seperti gejolak nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga The Fed, sehingga menyebabkan terjadinya arus modal keluar dari Indonesia atau capital outflow. Kondisi ini pun menyebabkan perubahan yang cukup besar pada APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

    Namun demikian, ekonomi Indonesia tetap bisa mencetak beberapa capaian. Di antaranya yaitu pendapatan negara yang lebih dari 100 persen target, belanja negara yang terealisasi hampir 100 persen, hingga angka defisit yang lebih rendah dari asumsi APBN 2019. Tingkat defisit yang rendah ini juga membuat Indonesia mendapat sejumlah rating positif dari lembaga internasional sehingga meningkatkan pembiayaan masuk ke Indonesia.

    Baca: Jumlah Follower Instagram Menteri Susi Kalahkan Sri Mulyani

    Tak hanya itu, kata Sri Mulyani, beberapa capaian lain juga berhasil diraih. Di antaranya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,39 atau naik 0,58 poin dari tahun sebelumnya. Lalu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen, atau lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 5,5 persen. Kemudian rasio penduduk miskin 9,66 persen, lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 10,12 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.