Soal Aturan Validasi IMEI, Distributor: Dampaknya akan Bagus

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi jempol menyentuh ponsel. shutterstock.com

    Ilustrasi jempol menyentuh ponsel. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Distributor perangkat seluler Erajaya Swasembada menilai aturan pemerintah tentang nomor IMEI untuk ponsel akan berdampak luas, bukan hanya untuk distributor, namun juga konsumen dan pemerintah.

    BACA: Rudiantara: Validasi IMEI Akan Efektif Blokir Ponsel Curian

    "Dampaknya akan bagus bukan hanya buat Erajaya sebagai importir, distributor, dan retailer resmi, tetapi juga buat pemerintah dan konsumen," kata Direktur Pemasaran dan Komunikasi PT Erajaya Swasembada Tbk, Djatmiko Wardoyo, saat dihubungi Antara, Kamis, 4 Juli 2019.

    Bagi retailer seperti mereka, peraturan pemerintah tentang IMEI akan memberikan kepastian bagi iklim bisnis ponsel. Pemerintah akan menetapkan aturan ini untuk mencegah peredaran ponsel black market atau BM atau ilegal dan ponsel curian.

    BACA: Airlangga Hartarto: Aturan Validasi IMEI Sudah 90 Persen

    Dia menilai selama ini peredaran ponsel ilegal menurunkan market share dari barang resmi. Jika dilihat lebih luas lagi, barang BM ini juga merugikan konsumen karena tidak mendapatkan produk yang dilindungi garansi dan bagi negara, menurut Djatmiko, berdampak pada pendapatan negara.

    Jika aturan tentang IMEI diterapkan, dia menilai ada potensi pertambahan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai dari sektor ponsel resmi.

    Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, pada Senin, 1 Juli 2019 lalu menyatakan regulasi mengenai International Mobile Equipment Identity akan berlaku pada Agustus 2019.

    Tiga kementerian akan menandatangani aturan tentang IMEI tersebut, yaitu Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.