TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengevaluasi penyelenggaraan Tol Laut periode Januari - Juni Tahun 2019 guna meningkatkan kualitas pelayanan program andalan Presiden Jokowi ini. Evaluasi dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Simak: 4 Tahun Jokowi - JK, Luhut: Ada Kurang, Tapi Semua On Track
“Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program Tol Laut agar dapat berjalan lebih baik. Saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.
Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, keterlambatan jadwal karena Kapal Feeder Kandaga V yang melayani rute Moa – Larat – Kisar – Moa mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan. Namun, pada Selasa 2 Juli 2019 dilaporkan perbaikan telah selesai dan kapal telah beroperasi kembali.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub Budi Karya telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten. “Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,” ujar Budi Karya.
Budi Karya memastikan untuk secara tegas menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya. "Masyarakat di wilayah 3TP kan jadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan,” kata dia.
Menhub mengatakan, pihaknya sangat memperhatikan suara dan kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut baik untuk tol laut maupun perintis. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Pedalaman).
ANTARA
