Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pukat UGM Jelaskan Risiko Politikus Jadi Anggota BPK

image-gnews
Wakil Menteri Hukum dan HAM  Denny Indrayana (kanan) menjadi salah satu  pembicara bersama Anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak (kedua kanan), dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dalam dialog Polemik bertajuk
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana (kanan) menjadi salah satu pembicara bersama Anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak (kedua kanan), dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dalam dialog Polemik bertajuk "Kontroversi Remisi Koruptor" di Jakarta, Sabtu (10/3). ANTARA/Citro Atmoko
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Oce Madril menyoroti jajaran politikus yang masuk bursa pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Oce, kedudukan politikus di lembaga auditor semisal mereka terpilih memiliki risiko tertentu. 

Baca juga: Menimbang Risiko Nama-nama Politikus yang Masuk Bursa Anggota BPK

 
“Sebetulnya, mungkin yang dikhawatirkan dari keterlibatan politikus ialah tidak bisa menjaga independensi dari lembaga BPK. Mereka dalam menjalankan tugas akan dipengaruhi oleh relasi-relasi politik,” ucap Oce kala dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Juli 2019. 
 
Relasi politik yang melekat pun berisiko mempengaruhi sikap politikus sebagai auditor dalam mengaudit keuangan suatu lembaga atau pemerintah daerah. Padahal, menurut Oce, para anggota BPK semestinya memiliki sikap yang independen sehingga kinerjanya akan mencerminkan hasil pemeriksaan yang tidak bertendensi.  
 
Oce mengungkapkan, BPK memiliki tugas strategis untuk mengaudit keuangan negara. Karena itu, anggotanya perlu benar-benar menjaga integritas agar tidak terjadi keputusan-keputusan yang dipengaruhi pandangan maupun tekanan politik.
 
Dalam daftar nama calon anggota BPK yang dirilis Komisi XI DPR, setidaknya terdapat 64 tokoh yang ikut dalam percaturan. Ke-64 nama ini nantinya akan menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di parlemen. Komisi XI selanjutnya bakal menyerahkan nama-nama tersebut ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD selanjutnya bakal memberikan pertimbangan. Sedangkan penentuan akhir kelolosan anggota BPK tetap menjadi wewenang DPR. 
 
Oce mengatakan, selama ini, proses pemilihan anggota BPK lumrah diikuti politikus. "Memang ini tren seleksi BPK didominasi politikus dan ini sudah tren. Memang regulasi membuka hal demikian. Makanya banyak politikus yang ikut,” ujarnya. Ia berharap, politikus yang ikut seleksi memiliki track record, kompetensi, dan integritas. 
 
Dihubungi terpisah, politikus NasDem, Johnny G. Plate mengatakan partainya akan mendukung politikus-politikus yang memiliki kompetensi maju dalam bursa pencalonan BPK. “Kalau kami melihat mana orang yang cocok dalam fungsinya sebagai pemeriksa negara,” ucapnya kepada Tempo dalam sambungan telepon, Rabu, 3 Juli 2019. 
 
Plate memastikan politikus-politikus yang maju menjadi calon anggota BPK tidak berdasarkan dorongan partai, namun lantaran kesadaran individu memiliki kemampuan.  Meski begitu, saat ini ia memastikan tak ada kader partainya yang maju pencalonan. 
 
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beasiswa Amartha STEAM Fellowship, Benefit Rp 22 Juta untuk Mahasiswa UI, ITB, IPB, UGM, dan UB

14 jam lalu

Ilustrasi beasiswa. Freepik
Beasiswa Amartha STEAM Fellowship, Benefit Rp 22 Juta untuk Mahasiswa UI, ITB, IPB, UGM, dan UB

Pendaftaran beasiswa Amartha STEAM Fellowship telah dibuka pada 27 Maret hingga 15 Juni 2024.


UGM Buka Peluang Lulusan Bekerja di Jepang, Begini Kerja Samanya

1 hari lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
UGM Buka Peluang Lulusan Bekerja di Jepang, Begini Kerja Samanya

FMIPA UGM dan Asean Nagoya Club (ANC) Japan menjalin kerja sama yang memungkinkan lulusan bekerja di Jepang.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

7 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

7 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

7 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

7 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Mengenang Pujangga Sapardi Djoko Damono, Tentang Hujan Bulan Juni dan Lainnya

8 hari lalu

Sapardi Djoko Damono saat acara Meet and Greet film Hujan Bulan Juni di Jakarta 1 November 2017. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Mengenang Pujangga Sapardi Djoko Damono, Tentang Hujan Bulan Juni dan Lainnya

Sastrawan Sapardi Djoko Damono lahir di Kampung Baturono, Solo, 20 Maret 1940. Berikut kiprah sang pujangga.