Pukat UGM Jelaskan Risiko Politikus Jadi Anggota BPK

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri Hukum dan HAM  Denny Indrayana (kanan) menjadi salah satu  pembicara bersama Anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak (kedua kanan), dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dalam dialog Polemik bertajuk

    Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana (kanan) menjadi salah satu pembicara bersama Anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak (kedua kanan), dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dalam dialog Polemik bertajuk "Kontroversi Remisi Koruptor" di Jakarta, Sabtu (10/3). ANTARA/Citro Atmoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Oce Madril menyoroti jajaran politikus yang masuk bursa pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Oce, kedudukan politikus di lembaga auditor semisal mereka terpilih memiliki risiko tertentu. 

    Baca juga: Menimbang Risiko Nama-nama Politikus yang Masuk Bursa Anggota BPK

     
    “Sebetulnya, mungkin yang dikhawatirkan dari keterlibatan politikus ialah tidak bisa menjaga independensi dari lembaga BPK. Mereka dalam menjalankan tugas akan dipengaruhi oleh relasi-relasi politik,” ucap Oce kala dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Juli 2019. 
     
    Relasi politik yang melekat pun berisiko mempengaruhi sikap politikus sebagai auditor dalam mengaudit keuangan suatu lembaga atau pemerintah daerah. Padahal, menurut Oce, para anggota BPK semestinya memiliki sikap yang independen sehingga kinerjanya akan mencerminkan hasil pemeriksaan yang tidak bertendensi.  
     
    Oce mengungkapkan, BPK memiliki tugas strategis untuk mengaudit keuangan negara. Karena itu, anggotanya perlu benar-benar menjaga integritas agar tidak terjadi keputusan-keputusan yang dipengaruhi pandangan maupun tekanan politik.
     
    Dalam daftar nama calon anggota BPK yang dirilis Komisi XI DPR, setidaknya terdapat 64 tokoh yang ikut dalam percaturan. Ke-64 nama ini nantinya akan menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di parlemen. Komisi XI selanjutnya bakal menyerahkan nama-nama tersebut ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD selanjutnya bakal memberikan pertimbangan. Sedangkan penentuan akhir kelolosan anggota BPK tetap menjadi wewenang DPR. 
     
    Oce mengatakan, selama ini, proses pemilihan anggota BPK lumrah diikuti politikus. "Memang ini tren seleksi BPK didominasi politikus dan ini sudah tren. Memang regulasi membuka hal demikian. Makanya banyak politikus yang ikut,” ujarnya. Ia berharap, politikus yang ikut seleksi memiliki track record, kompetensi, dan integritas. 
     
    Dihubungi terpisah, politikus NasDem, Johnny G. Plate mengatakan partainya akan mendukung politikus-politikus yang memiliki kompetensi maju dalam bursa pencalonan BPK. “Kalau kami melihat mana orang yang cocok dalam fungsinya sebagai pemeriksa negara,” ucapnya kepada Tempo dalam sambungan telepon, Rabu, 3 Juli 2019. 
     
    Plate memastikan politikus-politikus yang maju menjadi calon anggota BPK tidak berdasarkan dorongan partai, namun lantaran kesadaran individu memiliki kemampuan.  Meski begitu, saat ini ia memastikan tak ada kader partainya yang maju pencalonan. 
     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.