Atasi Defisit, JK Usul BPJS TK dan Kesehatan Bekerja Sama

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) berbincang dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (ketiiga kiri) usai penyerahan Anugerah Paritrana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019. Penghargaan ini diberikan kepada para pimpinan pemerintah daerah dan perusahaan yang sepanjang tahun 2018 mendukung penuh implentasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) berbincang dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (ketiiga kiri) usai penyerahan Anugerah Paritrana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019. Penghargaan ini diberikan kepada para pimpinan pemerintah daerah dan perusahaan yang sepanjang tahun 2018 mendukung penuh implentasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyampaikan usulan agar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bekerja sama untuk mengurangi beban pemerintah, yang selalu menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan.

    BACA: JK Berikan Penghargaan BPJS TK ke 3 Pemda, UKM dan Perusahaan

    "BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dana yang sangat besar, lain pihak BPJS Kesehatan defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik," kata JK dalam acara penganugerahan Paritrana Award di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.

    JK mengatakan, kedua perusahaan penyelenggara jaminan sosial itu didirikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, jika kondisi salah satu perusahaan mengalami defisit, tentu akan membebani pemerintah. Padahal, pemerintah pun memiliki kemampuan terbatas dalam mengatasi hal itu.

    BACA: Kebakaran Pabrik Korek Api, Hanya 1 Korban Mendapat Santunan BPJS

    JK menyadari bahwa perbedaan kondisi itu terjadi karena perbedaan manfaat yang diberikan ke masyarakat. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab jangka panjang. "Sedangkan BPJS Kesehatan, tentu pada hari itu orang sakit yang selesai bayar. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan mempunyai jangka panjang. Kita pahami itu," katanya.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menilai perlu ada kajian dari sisi regulasi jika ingin mewujudkan wacana JK. Sebab, kata dia, secara regulasi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tidak diperkenankan untuk melakukan subsidi silang antarprogram.

    "Tapi operasional di lapangan, kekuatan administrasi, kegiatan joint office, pendataan, pendaftaran ini yang bisa kita sinkronkan, sinergikan. Dalam rangka untuk mengoptimalkan iuran yang ada," ujar Agus.

    Baca berita tentang BPJS lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.