TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan validasi database nomor identitas asli telepon seluler (IMEI). Ia menyatakan nantinya kebijakan itu pengaktifan ponsel harus melalui sistem penjodohan atau pairing antara nomor ponsel MSISDN (mobile subscriber integrated services digital network number) dengan SIM card.
Baca: Jumlah URL Hoaks Meningkat Dua Kali Lipat Menjelang Putusan MK
Rudiantara menyebutkan, kebijakan itu nantinya untuk mengontrol peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia. "Dulu, ada kebijakan agar pertumbuhan industri selular cepat, orang boleh bebas beli ponsel dan operator kartu. Sekarang sudah saatnya kontrol untuk kepentingan masyarakat," ujar Rudiantara di Kantor Kemenko Maritim, Selasa, 2 Juli 2019.
Menurut Rudiantara, kebijakan pencocokan tersebut sudah lebih dulu dilakukan di beberapa negara untuk mengontrol distribusi telepon seluler. Ia juga menjelaskan apabila ponsel tersebut hilang, maka orang yang bukan pemiliknya tidak bisa menggunakannya.
"SIM Card bisa dimatikan, tetapi ponsel tetap hilang. Nah sekarang kalau ponselnya hilang, tidak bisa dipakai," ujar Rudiantara.
Dengan adanya kebijakan itu, Rudiantara menilai tata niaga juga akan lebih bagus. Artinya, ponsel ilegal atau black market bisa dikontrol dan bisa meningkatkan potensi penerimaan pajak.
Rudiantara mengatakan kebijakan tersebut melibatkan Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. "Kebijakan keluar Agustus, artinya 2,5 bulan lagi. Kebijakan ini menyangkut tata niaga, manufaktur, dan ada kominfo," katanya.
Adapun implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Nantinya, masyarakat tidak bisa lagi membeli ponsel di luar negeri kemudian aktivasi dipakai operator di Indonesia.
Baca: Rudiantara Kirim Surat ke Bos Facebook, Ada Apa?
Sementara itu masyarakat yang sudah punya ponsel tidak dirugikan karena ada proses pemutihan. "Masih bisa digunakan, tetapi belum ditetapkan berapa tahunnya," kata Rudiantara.
