Bulog Tak Dilibatkan dalam BPNT, Buwas: Alhamdulillaah...

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Perdagangan Enggar Lukito meluncurkan operasi pasar untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilisasi harga beras  di Gudang Perum Bulog divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Perdagangan Enggar Lukito meluncurkan operasi pasar untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilisasi harga beras di Gudang Perum Bulog divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengurai banyak cerita mengenai minimnya keterlibatan perseoran dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal, kata Buwas, sapaan akrabnya, program ini adalah milik pemerintah sehingga sebaiknya sebagian besar ditangani oleh lembaga negara.

    Baca: Beras Bulog Menumpuk, Darmin: Bisa untuk Bantuan Pangan Non Tunai

    "Jangan berpikir bisnis, kalau berpikir bisnis ya lain lagi. Makanya saya tadi bilang kalau saya enggak dilibatkan BNPT, ya saya malah alhamdulillah. Bener," kata Budi Waseso kepada media dalam acara Halal Bi Halal bersama media di Gedung Bulog Corporate University, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

    Perum Bulog sebelumnya mengeluhkan adanya skema penyaluran beras anyar pengganti beras sejahtera (rastra). Dengan sistem yang berlaku lewat BPNT, perseroan tidak lagi memperoleh kepastian untuk menyalurkan pasokan berasnya dari sisi hilir.

    Padahal, di sisi lain, Bulog sebagai perusahaan pelat merah wajib menyerap beras hasil panen dari petani. Walhasil, saat ini beras-beras Bulog menumpuk di gudang yang kapasitasnya hampir penuh. Menurut Bulog, beras yang tersimpan di gudang saat ini mencapai 2,3 juta ton.

    Buwas bercerita, penyaluran beras dalam BPNT ini akan berpotensi membuat beras Bulog membusuk. Sebab, beras yang ada di gudang Bulog menjadi tak bisa disalurkan. Kemudian, meski Bulog diberikan porsi, skema penyaluran dalam BPNT juga tak terlalu banyak.

    Menurut Buwas, porsi penyaluran beras lewat BPNT sepenuhnya diberikan kepada Bulog. Adapun, sisanya bila Bulog tak mampu memenuhi jumlah yang diberikan adalah yang diberikan kepada swasta. "Kalau sekarang malah lebih banyak diserahkan ke pasar bebas, sisanya diberikan Bulog," kata Buwas.

    BACA: Ombudsman Khawatir Bulog Bangkrut, Menteri Darmin: Jangan Pesimistis

    Selain itu, Buwas melanjutkan, sisa daerah penyaluran yang diberikan kepada Bulog juga daerah yang sulit terjangkau dalam distribusi. Misalnya, seperti di Wamena dan Papua. "Jadi yang pakai motor atau ojek atau apa bahkan jalan kaki, itu yang mau dikasih sama Bulog," kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kajian Ibu Kota Baru, Diklaim Memperkuat Kawasan Timur Indonesia

    Pemindahan ibu kota ke luar Jawa diklaim akan memperkuat kegiatan nasional dan kawasan Indonesia timur. Begini kajian ibu kajian ibu kota baru.