TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan siap mundur dari jabatannya sekarang jika Kementerian Sosial berhasil menyelesaikan 100 persen penyaluran bantuan beras lewat skema program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.
BACA: Dirut Bulog Akui Rencana Ekspor Beras Dibatalkan
"Kalau 100 persen BNPT bisa diambil alih Menteri Sosial, saya mau hands up, keluar jadi Dirut Bulog, karena pengabdian saya sudah selesai, sebab negara ternyata memiliki orang yang lebih baik," kata Budi Waseso yang akrab disapa Buwas ini kepada media dalam acara Halal Bi Halal di Bulog Corporate University, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.
Perum Bulog sebelumnya mengeluhkan adanya skema penyaluran beras anyar pengganti beras sejahtera atau rastra. Adapun dengan sistem yang berlaku lewat BPNT perseroan tidak lagi memperoleh kepastian untuk menyalurkan pasokan berasnya dari sisi hilir.
BACA: Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang
Padahal, di sisi lain, Bulog sebagai perusahaan pelat merah wajib menyerap beras hasil panen dari petani. Walhasil, saat ini beras-beras Bulog menumpuk di gudang yang kapasitasnya hampir penuh. Menurut Bulog, beras yang tersimpan di gudang saat ini mencapai 2,3 juta.
Kepada media Buwas juga bercerita soal minimnya keterlibatan perseoran dalam pelaksanaan program BPNT. Padahal, kata Buwas, sapaan akrabnya, program ini adalah milik pemerintah sehingga sebaiknya sebagian besar ditangani oleh negara.
"Jangan berpikir bisnis, kalau berpikir bisnis ya lain lagi. Makanya saya tadi bilang kalau saya nggak dilibatkan BNPT, ya saya malah alhamdulillah. Bener," kata Buwas.
Selain itu, Buwas melanjutkan, sisa daerah penyaluran yang diberikan kepada Bulog juga daerah yang sulit terjangkau dalam distribusi. Misalnya, seperti di Wamena dan Papua. "Jadi yang pakai motor atau ojek atau apa bahkan jalan kaki, itu yang mau dikasih sama Bulog," kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
