TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Kominfo menargetkan sebanyak 8 juta rekan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bergabung dalam program Go Online yang melibatkan UMKM dengan sejumlah marketplace di Indonesia.
Baca: Persaingan Operator Seluler Ketat, BRTI Atur Kecepatan Download
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, Go Online merupakan program kerja sama antara pemerintah, UMKM, dan platform belanja online di Indonesia, untuk meratakan akses pasar digital dan membangun ekonomi digital di Indonesia. Terlebih metode pemasaran produk lokal melalui pasar daring masih harus terus disosialisasikan.
"Mengingat Indonesia memiliki sebanyak 53 juta pegiat UMKM," ujar Samuel di SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juli 2019.
Selain untuk memperkenalkan digitalisasi, Samuel menilai dengan adanya media pemasaran baru juga dapat berbanding sama dengan penjualan produk lokal dari UMKM yang bergabung. "Tidak hanya mengenalkan mereka (UMKM) dengan channel marketing baru, tapi bagaimana produk-produk lokal ini bisa ditingkatkan sales-nya dan mengikuti tren," kata dia.
Senada dengan Samuel, Direktur Shopee Indonesia, Handhika Jahja menyambut baik usulan dan ajakan kerja sama tersebut. Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia mampu berkembang ke arah yang lebih baik.
"Perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki banyak potensi. Saya percaya pertumbuhan ekonomi digital dapat maksimal dengan sumber daya yang terus beradaptasi dengan tren global saat ini," ujar Handhika.
Lebih jauh, Handhika menyebutkan, kehadiran sejumlah platform belanja daring di Indonesia berfungsi untuk memantau tren baru dan memberikan saran bagi pegiat UMKM agar dapat mengikuti tren tersebut.
Baca: Kemenhub: Sanksi Tarif Ojek Online Diberikan KPPU dan Kominfo
Kementerian Kominfo telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan salah satu platform pasar daring Shopee untuk mendukung program Go Online tersebut. Sebelumnya, beberapa platform lainnya seperti Tokopedia, BukaLapak, BliBli.com, dan Blanja.com telah melakukan hal serupa bersama Kementerian.
ANTARA
