Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP dan FAO Kerja Sama Bikin Ikan Pindang Lebih Punya Nilai Jual

image-gnews
Tiga nelayan memilih ikan yang akan dipindang di Rembang, Jawa Tengah, (12/1). Buruknya kualitas ikan pindang membuat harganya turun dari Rp.900 menjadi 600 rupiah perekor. Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Tiga nelayan memilih ikan yang akan dipindang di Rembang, Jawa Tengah, (12/1). Buruknya kualitas ikan pindang membuat harganya turun dari Rp.900 menjadi 600 rupiah perekor. Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama organisasi internasional, Food and Agriculture Organization atau FAO meluncurkan Unit Pengolahan Ikan Pindang Higienis di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Unit pengolahan ini didirikan sebagai upaya perbaikan rantai nilai pangan pada pengolahan dan peningkatan produktivitas dari komoditas ikan pindang di masyarakat.

BACA: Indonesia-Jepang Kerja Sama Konservasi Karbon untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Kementerian menyatakan UPI Pindang Higienis ini merupakan bagian dari “Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States” yang didanai oleh Jepang. Dengan adanya UPI Pindang Higienis ini, Ikan Pindang diharapkan bisa masuk ke pasar-pasar baru. 

“Proyek ini merupakan wujud peningkatan ketahanan pangan dan nilai ekonomi terutama untuk usaha kecil dengan fokus produk olahan pindang karena mampu meningkatkan peluang akses pasar baru,” kata Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP, Innes Rachmania dalam keterangan pers yang diterima Tempo di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019.

BACA: Lima Nelayan Indonesia Dipulangkan dari Malaysia

Innes menjelaskan, UPI Pindang Higienis ini dibangun dalam di areal seluas 65 meter persegi dengan kapasitas produksi sekitar 500 kilogram per hari. Pembangunannya menelan biaya Rp 332 juta lebih. Lalu di dalam UPI ini, terdapat bantuan peralatan pengolahan ikan dari Jepang yaitu seperti boiling table, cooker hood, washing table, hingga timbangan digital. Total peralatan yang dihibahkan ini mencapai Rp 84.4 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain dilengkapi oleh peralatan pengolahan Ikan Pindang, UPI ini juga dilengkapi dengan IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah berukuran 7,5 meter persegi. IPAL ini terdiri dari empat chamber penampungan. Selain itu, terdapat 50 orang pengolah yang telah dilatih ilmu sanitasi, pengelolaan limbah, dan kewirausahaan.  

Innes menambahkan, produk yang dihasilkan dari unit pengolahan yang ada saat ini hanyalah pindang presto dan pindang higienis. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan untuk pembuatan produk seperti abon atau yang lainnya. “Dengan pengolahan ikan pindang higienis ini maka hasil produk olahannya bisa lebih bersih, bergizi, dan mempunyai nilai tambah,” kata dia.

Sementara itu, perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rugard menyebutkan pembangunan pengolahan ikan pindang higienis ini memang bukanlah proyek besar, tapi mempunyai efek yang besar. Sebab, UPI ini dapat meningkatkan taraf ekonomi dan meningkatkan gizi masyarakat. “Kami berterima kasih kepada KKP maupun pemerintah daerah yang mampu merealisasikan proyek ini,” kata dia.

Pengolahan pindang ini, memang merupakan usaha yang sudah berjalan lebih dari ratusan tahun lalu. Menurut Stephen, dalam hal ini, FAO hanya memperbaiki manajemen bisnis, sanitasi, dan lainnya untuk meningkatkan nilai dan gizi ikan pindang ini. “Makanya saya akan perkenalkan ikan pindang ke keluarga saya bahkan ke dunia,” ujar Stephen.

Baca berita tentang KKP lainnya di Tempo.co

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

6 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

11 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

14 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

15 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

17 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


4 Ikan Beracun yang Berbahaya jika Dikonsumsi

18 hari lalu

Ikan buntal. telegraph.co.uk
4 Ikan Beracun yang Berbahaya jika Dikonsumsi

Tak semua ikan bisa dimakan lantaran ada berbagai ikan yang mengandung racun dan mengakibatkan fatal bagi siapa pun yang mengonsumsinya.


Inilah 4 Ikan Paling Beracun di Dunia

20 hari lalu

Ikan buntal. telegraph.co.uk
Inilah 4 Ikan Paling Beracun di Dunia

Ikan stonefish, lionfish, pufferfish (buntal), dan surgeonfish dikenal karena racunnya mematikan.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.