APTRI Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berpihak pada Petani Tebu

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (14/12). Mereka menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perembesan gula rafinasi di pasar umum yang menyebabkan harga gula jatuh. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (14/12). Mereka menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perembesan gula rafinasi di pasar umum yang menyebabkan harga gula jatuh. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bisa memilih menteri yang memahami dan mau membela para petani tebu. Sebab, saat ini industri gula memasuki masa kritis.

    Baca: Jokowi Menang Lagi, Dunia Usaha Sambut Positif

    "Saya berharap Pak Jokowi nantinya akan mengangkat menteri-menteri yang membela kepentingan rakyat, seperti petani tebu saat ini," kata Ketua Umum Dewan Pembina APTRI Arum Sabil dalam diskusi bertajuk "Prospek Industri Gula Nasional Setelah Revitalisasi" di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2019.

    Karena itu, Arum meminta Jokowi untuk tidak mengangkat menteri yang berasal dari kalangan partai politik. Ia menilai, selama menteri yang terkait dengan industri tebu selalu dipegang oleh menteri dari partai politik, maka mereka cenderung menerbitkan kebijakan yang menguntungan kelompoknya.

    Menurut Arum, hal itu terlihat dengan munculnya banyak pabrik-pabrik gula baru, namun sayangnya memiliki kualitas rendaman tebu di bawah 5 persen. Akibatnya, kualitas gula yang dihasilkan tidak sesuai harapan.

    Akibatnya, kata Arum, meski baru, pabrik tersebut banyak yang mengalami masalah berkaitan dengan iddle capacity, atau kapasitas kosong yang tidak dimanfaatkan sehingga merugikan karena tak ada pasokan bahan baku. Karena itu, banyak perusahaan-perusahaan ini yang kemudian malah mengajukan impor.

    Arum mempertanyakan kemunculan pabrik gula baru tapi tiba-tiba dibarengi dengan alasan idle capacity. Mestinya saat membangun pabrik baru, sudah disiapkan lahannya. "Ini antara kapasitas output dengan izin impor, lebih banyak izin impor dengan alasan idle capacity dan dengan mudah diberikan," kata dia.

    Banyaknya pabrik gula milik pemerintah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai Arum juga tak banyak berkontribusi. Dari sisi petani pun, pemerintah tak banyak memberikan fasilitas untuk bisa mengakses pendanaan, pemberian bibit unggul hingga irigasi yang bagus.

    Baca: Indef: Rupiah Menguat Bukan karena Jokowi Effect, Tapi...

    Lebih lanjut, kata Arum, saat ini industri gula yang menghadapi masalah besar yakni berkurangnya luas lahan tebu. Menurut APTRI, luas tahan tebu terus berkurang hingga 70 ribu hektare menjadi 400 ribu selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

    Baca berita lain tentang Jokowi di Tempo.co

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.