TEMPO.CO, Jakarta -PT PLN (Persero) menolak atau menyatakan tidak berminat mengelola lima wilayah kerja panas bumi yang ditawarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Lima wilayah kerja panas bumi yang ditawarkan ke pada PLN yakni WKP Wapsalit berkapasitas 5 MW di Maluku, Sumani 20 MW di Sumatera Barat, Lainea 20 MW di Sulawesi Tenggara, Suwawa 10 MW di Gorontalo, dan Cubadak 10 MW di Sumatera Barat.
Baca Juga:
BACA: Tersangkut, Petugas PLN Kesetrum di SUTET Cipinang
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, berdasarkan kajian, keenam WKP tersebut membutuhkan biaya produksi yang mahal sehingga perseroan tidak berminat untuk mengelolanya. PLN berupaya melakukan efisiensi produksi dengan mengelola pembangkit berbiaya murah untuk terus menekan nilai tarif listrik di masyarakat.
"Ada lima setelah studi menghasilkan biaya yang mahal, jadi kami tolak, kami ambil yang cantik-cantik jangan yang jelek," katanya, Jumat, 28 Juni 2019.
BACA: Viral Hoax Kenaikan Tarif Listrik, Twitter PLN Diserbu Netizen
Vice President Energy Panas Bumi PLN Aris Edi Susangkiyono mengatakan saat ini perseroan lebih berfokus untuk mengerjakan proyek delapan WKP yang sudah ada. Adapun PLN masih melakukan pra studi kelayakan pada delapan wilayah kerja panas bumi dengan kapasitas total 290 MW yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum ditargetkan beroperasi komersial antara tahun 2024 atau 2025.
Delapan WKP yang sedang masuk tahap studi kelayakan atau feasibility study yakni Songa Wayaua di Maluku Utara berkapasitas 10 MW, Atedei berkapasitas 5 MW di NTT, Gunung Sirung 5 MW di NTT, Gunung Tangkuban Perahu 55 MW di Jawa Barat, Oka Ile Ange 10 MW di Pulau Flores, Gunung Ungaran 55 MW di Jawa Tengah, Kepahiang 110 MW di Bengkulu, Danau Ranau 40 MW di Lampung.
