Jokowi Menang, Pemerintah Harus Dorong Hal Ini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan calon presiden petahana, Jokowi, menang pemerintah diminta tak hanya berkonsentrasi pada stabilitas politik. Selain menjaga stabilitas politik, pemerintah dinilai sangat perlu untuk memastikan berbagai instrumen fiskal yang telah diberikan bisa mendorong investasi.

    BACA: Menjelang Putusan MK, Rupiah Menguat

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, investasi penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu komponen penjaga pertumbuhan ekonomi agar bisa terus berkelanjutan. Sehingga, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pasca-putusan tersebut sangat menentukan minat para investor.

    "Sekarang kalau terjadi instabilitas politik, tentu akan menjadi pertimbangan para investor. Tetapi selain stabilitas, langkah yang akan dilakukan akan sangat menentukan," ungkap Enny, Kamis 27 Juni 2019.

    Kendati demikian, Enny juga menyinggung bahwa iming-iming pemerintah kepada para investor dalam bentuk insentif fiskal juga tak akan efektif tanpa kepastian  hukum maupun waktu.

    Sebab, menurut Enny, pada dasarnya, jika merujuk ke struktur peringkat kemudahan berusaha, selain persoalan-persoalan yang terkait dengan insentif, masalah kepastian juga kerap menjadi kendala bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu memperhatikan dengan serius soal kepastian tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan juga perlu dilakukan untuk menjamin efektivitasnya.

    BACA: Jumlah URL Hoaks Meningkat Dua Kali Lipat Menjelang Putusan MK

    "Ini yang menjadi persoalan, sementara insentif fiskal pasti senang para investor. Persoalannya banyak orang yang telah mengantongi persetujuan, tapi tak kunjung direalisasikan karena masalah kepastian tadi," kata Enny.

    Simak berita-berita lain tentang Jokowi di Tempo.co

     BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.