Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jumlah URL Hoaks Meningkat Dua Kali Lipat Menjelang Putusan MK

image-gnews
Warga negara asing melintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi menjelang sidang pendahuluan PHPU 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.  MK akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. TEMPO/Subekti.
Warga negara asing melintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi menjelang sidang pendahuluan PHPU 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. MK akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara mencatat, dalam dua hari terakhir, menjelang putusan MK (Mahkamah Konstitusi), jumlah penyebaran berita bohong alias hoaks meningkat pesat. Peningkatan produksi dan penyebaran hoaks ini bahkan mencapai dua kali lipat dari hari-hari sebelumnya.

Baca juga: Menjelang Sidang Putusan MK, Kadin Minta Pendukung Capres Tenang

"Sejak dua hari terakhir meningkat menjadi sekitar 200 URL per pukul 18.00 WIB (Rabu malam)," ujar Rudiantara kepada Tempo dalam pesan pendek, Rabu petang, 26 Juni 2019.

Padahal menurut dia, jumlah konten hoaks di media sosial sejak akhir Mei lalu hanya berjumlah 100 URL per hari. Meski demikian, penyebaran berita bohong kali ini jauh lebih sedikit ketimbang saat aksi demo massa 22 Mei lalu.

Rudiantara mencatat, pada 22 hingga 24 Mei, penyebaran konten hoaks berlipat mencapai 600-700 URL per hari. Kala itu, konten yang tersebar ialah yang bersifat hasutan dan provokasi.

Adapun pada hari-hari menjelang putusan MK, hoaks yang beredar bukan lagi terkait aksi 22 Mei, melainkan yang berkaitan dengan proses sidang di Mahkamah. Kendati hoaks masih terus tersebar, Rudiantara memastikan belum akan melakukan pembatasan akses terhadap media sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: Sidang MK Sengketa Pilpres Berlangsung, Aprindo: Tetap Waspada

Rudiantara lantas mengajak masyarakat menjaga keamanan dengan tidak memantik serta turut me-viralkan hoaks terkait proses di MK. "Tidak ada alasan untuk menyebar hoaks, provokasi atau hasutan, manakala pihak-pihak yang berperkara di MK sudah menyatakan akan menerima apapun putusan MK," ucapnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Putusan MK: Puluhan Nama Beken Sudah Ajukan Amicus Curiae ke MK Soal Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menunjukkan tulisan tangan Megawati dalam surat Amicus Curiae yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri di Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Jelang Putusan MK: Puluhan Nama Beken Sudah Ajukan Amicus Curiae ke MK Soal Sengketa Pilpres

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono mengatakan hanya ada 14 amicus curiae perkara perselisihan atau Sengketa Pilpres 2024


Amicus Curiae Masih Berdatangan Tiga Hari Sebelum Putusan MK soal Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amicus curiae atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Amicus Curiae Masih Berdatangan Tiga Hari Sebelum Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Tiga hari sebelum putusan sengketa Pilpres, amicus curiae atau sahabat pengadilan masih berdatangan ke MK.


Guru Besar UI Sebut Putusan MK Jadi Ujian Indonesia sebagai Negara Hukum

10 jam lalu

Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau PoshDem Universitas Andalas, Feri Amsari, bersama Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, dalam dalam Diskusi Media: Landmark Decision MK yang digelar MMD Initiative di Gado-Gado Boplo Cikini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/Defara
Guru Besar UI Sebut Putusan MK Jadi Ujian Indonesia sebagai Negara Hukum

Guru Besar Antropologi Hukum UI , Sulistyowati Irianto, mengatakan putusan MK soal sengketa pilpres 2024 akan menjadi landmark decision.


Jadwal Lanjutan Sidang MK Soal Sengketa Pilpres atau PHPU, Apa Agendanya?

1 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jadwal Lanjutan Sidang MK Soal Sengketa Pilpres atau PHPU, Apa Agendanya?

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres berlanjut usai libur Lebaran 2024. Berikut jadwal lanjutan sidang PHPU?


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

1 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.


Kata Gibran Soal Surat Amicus Curiae Megawati di MK: Saya Belum Baca

2 hari lalu

Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan pembahasan dengan Capres Prabowo Subianto saat halalbihalal di Jakarta di momentum Lebaran 2024, kepada awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Gibran Soal Surat Amicus Curiae Megawati di MK: Saya Belum Baca

Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden (cawapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan belum mengetahui tentang surat Amicus Curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diakui Gibran saat dimintai tanggapan tentang surat tersebut.


Anies Puji Amicus Curiae Megawati

2 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri joget bareng saat di Kampanye terakhir bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anies Puji Amicus Curiae Megawati

Calon presiden Anies Baswedan memuji pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Anies, amicus curiae yang diajukan Megawati untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 itu mengandung pesan yang amat kuat.


Ganjar Ungkap Alasan Baru Bertemu Megawati Setelah Lebaran

2 hari lalu

Acara open house Ganjar Pranowo, di kediaman barunya, turut Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) berlangsung meriah, Rabu, 10 April 2024. Turut hadir Mahfud MD. Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Ungkap Alasan Baru Bertemu Megawati Setelah Lebaran

Mengapa Ganjar baru bertemu Megawati?


Ganjar Sebut Amicus Curiae Megawati Bisa Dorong MK Putuskan Perkara dengan Adil

2 hari lalu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respons terkait keinginan cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk bertemu pasca Pemilu 2024, di Griya Soeparni Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ganjar Sebut Amicus Curiae Megawati Bisa Dorong MK Putuskan Perkara dengan Adil

Ini penjelasan Ganjar soal amicus curiae yang dikirim Megawati.


Menjelang Putusan MK, Begini Menurut Kuasa Hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

3 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menjelang Putusan MK, Begini Menurut Kuasa Hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Sebelum 22 April, MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim. RPH bertujuan untuk menentukan putusan MK dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024.