Pemilu Sudah Usai tapi Bisnis Properti Belum Pulih

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan kondominium The Masterpiece di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (8/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pekerja menyelesaikan kondominium The Masterpiece di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (8/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pascapemilu, bisnis properti di Indonesia masih belum bergairah dan pulih seperti sedia kala. Konsultan Properti Savills Indonesia, Anton Sitorus, mengakui prospek industri properti ke depan memang belum ada kenaikan yang signifikan.

    Baca: Rumah Mewah di Bawah Rp 30 Miliar Kini Bebas PPnBM

    “Kalau menurut saya, sampai akhir tahun diperkirakan belum ada kenaikan yang signifikan ya,” kata Anton, di Panin Tower, Jakarta Selatan, pada Rabu 26 Juni 2019.

    Anton mengatakan penyebab belum bergairahnya sektor properti karena salah satunya faktor politik, yakni Pemilu kemarin.  Selain itu, juga ada faktor ekonomi global. Saat ini, kata dia, faktor perang dagang Amerika Serikat-Cina ikut mempengaruhi kondisi sektor properti.

    Anton menjelaskan pada kuartal I 2019 sudah ada 1.100 unit baru kondomininium di Jakarta. Namun, selama tiga bulan pertama, hanya 430 unit yang terjual. Itupun dengan harga rata-rata per meter persegi sebesar Rp 26,3 juta,  turun 0,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Sebagai informasi, Jakarta yang mewakili kota besar di Indonesia masih menempati urutan ke 51 dalam survei indeks ketahanan kota dari Savills Indonesia. Sejauh ini, New York masih menempati urutan pertama, lalu ada Tokyo urutan kedua; dan diikuti London pada urutan. "Jakarta diperkirakan akan menempati pada posisi ke-20 pada tahun 2028," ujar Anton.

    Untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Anton mengungkapkan, pada tiga bulan pertama 2019 sudah ada 3.800 unit baru kondominium. Adapun total ketersediaan sebesar 86.700 unit dan hanya terjual sebanyak 2.100  unit dengan harga rata-rata per meter pesegi senilai Rp15,8 juta.

    Menurut Anton, tidak terserapnya sektor properti dengan baik ini merupakan gambaran perlambatan pada bagian ekonomi ini.

    Dia melanjutkan, peran pemerintah menjadi penting dalam mengatasi persoalan ekonomi properti. Sebab, pemerintah memiliki regulasi untuk mengatur ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah juga punya unit-unit usaha berupa badan usaha milik negara (BUMN). “Mereka bisa memainkan peran di pasar,” ujar Anton.

    Baca: Bisnis Properti Diprediksi Tumbuh Tak Lebih dari 5 Persen

    Sejauh ini, kata Anton, para investor masih menunggu dan melihat kondisi ekonomi yang terkait dengan politik di Indonesia. “Kita berharap ke depan bisnis properti tumbuh lebih signifikan,” katanya.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.